Koma.id | Jakarta – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas) Tipidkor Polri terus mengusut kasus dugaan korupsi pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology (DST) dan PT Maxima Inti Finance (MIF) periode 2012–2016. Dalam proses penyelidikan terbaru, penyidik menyita sebanyak 44 objek tanah dan bangunan dengan nilai total mencapai Rp286,27 miliar.
Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi mengatakan, penyitaan puluhan aset ini dilakukan untuk mengamankan barang bukti sekaligus bagian dari upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery ).
KAI Bidik Target Pemanfaatan Aset Nonangkutan hingga 30 Persen untuk Perkuat Bisnis Jangka Panjang
“Kortas Tipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan nilai total sekitar Rp286,27 miliar. Pemasangan plang menandai status sitaan aset untuk pengamanan aset selama proses hukum, ” ujar Yusuf dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Proses penyitaan yang berlangsung sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11) ini ditandai dengan pemasangan plang sita secara serentak di sejumlah daerah. Aset-aset tersebut tersebar di Kabupaten Bener Meriah (Aceh), Sumatera Selatan, Jakarta Selatan,Kota Tangerang,hingga Depok.
Khusus di wilayah Sumatera Selatan,penyidik menyita 38 objek aset dengan nilai total sekitar Rp24,27 miliar.Rinciannya meliputi tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar,enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp13,25 miliar. Sementara itu, wilayah lain mencakup satu objek di Bener Meriah, dua objek di Jakarta Selatan, satu objek di Kota Tangerang, dan dua objek di Depok.
Dalam pengusutan perkara ini,penyidik mengungkap modus operasional bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT DST. Pemeriksaan terhadap calon penerima dan penilaian risiko yang diduga tidak dilakukan sesuai ketentuan, sehingga pembiayaan mengalami kemacetan dan menyisakan pembayaran kewajiban sebesar 9 juta dolar AS.
Untuk menutupi pembiayaan PT DST yang bermasalah tersebut, LPEI kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT MIF agar seolah-olah terlihat lancar. PT MIF tercatat menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar AS yang dicairkan dalam 17 kali penarikan melalui tiga tahap.
Penyidik menduga dokumen serta jaminan yang menjadi syarat pencairan tidak diperiksa secara cermat. Akibat praktik melanggar prosedur ini, negara mengalami kerugian fantastis mencapai 43.617.739,13 dolar AS.
Sejauh ini, Polri telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus korupsi LPEI ini, yakni:
- FH selaku Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011–2018.
- NH selaku Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012–2018.
- DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM LPEI.
- IS Direktur selaku Pelaksana III LPEI periode 2013–2016.
- SEBAGAI Direktur selaku Pelaksana IV LPEI.
- DM Direktur sebagai Utama PT MIF periode 2014–2022.
Penulis menyatakan akan terus menelusuri aset-aset lain yang diduga terafiliasi dengan kasus ini guna memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam penanganan kasus ini, Polri tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak hukum para tersangka.
