Koma.id | Jakarta – Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) bersama Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo) merespons penerbitan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Kedua asosiasi berencana mengajukan permohonan audiensi kepada MUI guna membahas dampak fatwa tersebut terhadap kelangsungan bisnis serta nasib ratusan ribu pekerja di sektor industri terkait.
Ketua Arvindo Fachmi Kurnia Firmansyah menyatakan bahwa pihaknya menghormati penuh kewenangan MUI dalam menetapkan fatwa yang didasarkan pada pertimbangan kesehatan, lingkungan, dan pencegahan penyalahgunaan zat terlarang. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial ekonomi secara komprehensif.
“Persoalan ini bukan hanya tentang masa depan sebuah produk atau industri, tetapi juga tentang bagaimana mempertahankan pekerjaan, memenuhi nafkah atau kebutuhan keluarga, dan melanjutkan kehidupan sehari-hari,” ujar Fachmi di Jakarta, Jumat (13/11).
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, rantai pasok industri rokok elektrik di Indonesia melibatkan sekitar 100.000 tenaga kerja yang tersebar dari lini produksi, pengemasan, distribusi, hingga perdagangan ritel.
Dalam rencana audiensi tersebut, Arvindo dan Apvindo ingin menyampaikan kondisi faktual di lapangan sekaligus memperoleh ruang dialog dari sudut pandang pelaku usaha dan pekerja.
Ketua Apvindo Enggar Dwi Pambudi menegaskan bahwa langkah asosiasi tidak dimaksudkan untuk menentang pandangan keagamaan, melainkan memastikan adanya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini.
“Kami tidak bermaksud mempertentangkan kepentingan industri dengan pandangan keagamaan, melainkan ingin memastikan bahwa kondisi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini juga mendapatkan perhatian,” tegas Enggar.
Selain merespons fatwa MUI, industri rokok elektrik saat ini juga tengah mengawal proses pengujian materiil (judicial review) terkait ketentuan rokok elektrik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Asosiasi berharap pemerintah dapat melakukan kajian menyeluruh yang mencakup aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Mereka juga berkomitmen mendukung pengetatan pengawasan peredaran produk demi mencegah akses anak di bawah umur serta penyalahgunaan perangkat untuk narkotika.
