KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemerintah memberikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berhasil mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Hari, anggaran sebesar itu sebaiknya dialihkan untuk program pemerintah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan sehari-hari.
Ia menilai, program MBG pada dasarnya merupakan upaya menyalurkan alokasi APBN agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Namun, pelaksanaannya masih perlu mendapat perhatian agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Ketua DPP GIMIT Ajak Masyarakat Dukung Program Revitalisasi Sekolah Khususnya di Kabupaten SBT
“Tapi pada praktiknya tidak seperti yang diharapkan, malah jadi bancakan oknum ‘pemburu rente’ yang mengambil keuntungan dari MBG,” kata Hari kepada media, Jumat (30/10/2026).
Hari juga menyoroti rencana pemerintah menggelar kompetisi bagi daerah yang dinilai berhasil menyukseskan program MBG. Menurutnya, anggaran untuk insentif maupun kegiatan perlombaan tersebut akan lebih bermanfaat apabila diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Sulaiman Haikal Sebut Prabowonomic Sesuai Cita-cita Pendiri Bangsa, Sejalan dengan UUD 1945
Ia mengingatkan agar penggunaan anggaran negara benar-benar mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat luas.
“Masyarakat butuh program pemerintah yang menyentuh langsung ke piring-piringnya di rumah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi pemerintah daerah yang dinilai paling mendukung pelaksanaan MBG.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (29/10/2026). Ia menjelaskan, pemberian insentif akan dilakukan melalui kompetisi dalam tiga gelombang yang mencakup enam wilayah.
“Tahun ini ada insentif fiskal yang kita pertandingkan, sebanyak Rp1 triliun, dalam tiga gelombang 6 region,” kata Tito.
Tito juga menyebut kompetisi serupa akan kembali digelar pada tahun depan. Kepala daerah yang dinilai kreatif dan berhasil mendukung pelaksanaan program MBG akan memperoleh penghargaan.
Menurut Tito, pemerintah telah membahas kesiapan anggaran tersebut bersama Menteri Keuangan. Dalam skema penghargaan yang disampaikan, pemerintah daerah peringkat pertama akan memperoleh Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar.
Menanggapi kebijakan tersebut, SDR berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran agar lebih berorientasi pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
