KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk konsisten menjalankan komitmen pemberantasan korupsi sekaligus memastikan kebijakan pemerintah tidak dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.
“Saya ingat pesan Presiden di awal pemerintahan, ikan busuk dari kepala,” kata Hari dalam dialog terbuka di podcast Sinkos Indonesia. Ia mengingat kembali pesan Prabowo pada awal pemerintahannya mengenai pemberantasan korupsi seperti dikutip, Jumat (2/10/2026).
Menurut Hari, pernyataan tersebut semestinya menjadi sinyal bahwa Presiden Prabowo serius dalam memberantas korupsi.
Ia kemudian menyoroti keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya sejak awal dibentuk sebagai lembaga ad hoc atau sementara.
Hari berpandangan, apabila KPK dinilai sudah tidak efektif dan hanya menjadi alat politik, keberadaannya perlu dievaluasi.
“Tapi KPK yang kita tahu sama-sama tahu ini terbentuk sebagai lembaga ad hoc, sementara. Ini semestinya kalau memang sudah tidak efektif dan cuma menjadi alat politik dan hanya menghambur-hamburkan APBN, bahkan menjadi beban APBN, sekali lagi beban APBN, KPK hanya menjadi beban APBN,” ujarnya.
Aktivis 98 ini menyarankan agar anggaran untuk KPK sebaiknya dialihkan ke sektor rill yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mendukung pendidikan gratis.
“Lebih baik (anggaran KPK) dialihkan, alihkan buat pendidikan, agenda Presiden,” tutur Hari.
Prabowo Jangan Sampai Terkecoh Pembantunya
Selain persoalan pemberantasan korupsi, Hari juga menyoroti kebijakan pemerintah di sektor energi. Ia secara khusus menyampaikan pesannya kepada Komisaris Utama/Independen di Mining Industry Indonesia (MIND ID) Fuad Bawazier yang disebutnya berada dalam lingkup kekuasaan.
Hari meminta Fuad serius mengawal kebijakan energi dan mengingatkan agar Presiden tidak sampai terkecoh oleh pembantu-pembantunya.
“Nah, salah satu lagi mumpung ada Pak Fuad, yang di kekuasaan. Pak Fuad sendiri juga harus serius, Pak Fuad punya jabatan, rezim energi tadi,” katanya.
Menurut Hari, terdapat sejumlah kebijakan terkait pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) khusus sektor energi yang perlu mendapatkan perhatian.
Ia menyebut adanya BLU khusus minyak dan gas (migas) yang menurutnya telah berjalan melalui Peraturan Presiden. Selain itu, ia menyinggung rencana BLU yang berkaitan dengan sektor batu bara.
“Satu catatan Pak Fuad, jangan sampai Presiden terkecoh kepada pembantunya,” ujar Hari.
Hari meminta agar kebijakan BLU tersebut tidak justru menjadi ruang baru bagi kepentingan kelompok tertentu. Ia menilai kebijakan energi harus dikawal secara serius apabila pemerintah ingin melawan dominasi oligarki.
“Salah satu contoh yang jelas kalau tadi Pak Fuad bicara energi, ada nama-nama, ada namanya Badan Layanan Umum khusus migas yang sudah berjalan melalui Perpres. Dan satu lagi ada layak Badan Layanan Umum (BLU) yang sedang ditunggu terkait masalah batu bara,” tuturnya.
Hari kemudian mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menggeser kepentingan kelompok tertentu atau justru berdampak terhadap kelompok ekonomi menengah.
“Kalau ini sampai terkecoh menggeser permainan yang terganggu Pak Fuad, kalau serius melawan oligarki, mari kita sama-sama serius dan buat tim,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah berhati-hati agar persoalan kebijakan BLU di sektor energi tidak menjadi masalah politik bagi Presiden.
“Tapi kalau memang hanya main-main Pak Fuad, BLU ini, ini menggeser dan mengganggu kelompok kelas menengah. Jangan sampai Presiden akan terhempas dalam persoalan BLU ini,” pungkas Hari.
