KOMA.ID, JAKARTA — Pengamat sosial politik Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid meminta Polda Metro Jaya mengusut secara tuntas dugaan peran aktif organisasi masyarakat GRIB Jaya di tengah demonstrasi yang berlangsung pada 27 Agustus 2026 malam.
Menurut Habib Syakur, pengusutan diperlukan untuk memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat dalam rangkaian kericuhan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Ia menilai, apabila dugaan keterlibatan tersebut tidak ditelusuri secara serius, kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum.
Habib Syakur khawatir masyarakat justru merasa terancam ketika menggunakan hak konstitusionalnya untuk berdemonstrasi secara damai.
“Polda Metro Jaya harus mengusut tuntas peran aktif GRIB Jaya di tengah demonstrasi 27 Agustus 2026 malam. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa kebal hukum,” kata Habib Syakur.
Ia menegaskan, proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif dengan berdasarkan bukti serta keterangan para saksi. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah sebelum proses hukum membuktikan keterlibatannya.
Habib Syakur yang juga merupakan inisiator Gerakan Nurani kebangsaan (GNK) ini pun mengingatkan bahwa ada dampak yang lebih luas apabila dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam kericuhan tidak segera mendapatkan kejelasan hukum.
Menurut dia, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menjadi ancaman tersendiri sekaligus menebar ketakutan bagi masyarakat yang ingin melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum.
“Kalau tidak diusut tuntas, ini dikhawatirkan menjadi ancaman tersendiri dan menebar ketakutan bagi masyarakat yang hendak melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum,” ujarnya.
Habib Syakur mengatakan kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari adanya korban dalam rangkaian peristiwa demonstrasi dan kericuhan pada malam tersebut.
Ia menyebut nama Fathurrohman serta almarhum Bambang Setiawan sebagai contoh masyarakat yang menurutnya menjadi korban dalam situasi tersebut.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara damai justru khawatir menjadi korban seperti halnya Fathurrohman dan almarhum Bambang Setiawan,” tegasnya.
Karena itu, Habib Syakur meminta Polda Metro Jaya membuka secara terang rangkaian peristiwa yang terjadi, termasuk menelusuri siapa saja yang berada di lokasi, apa peran masing-masing pihak, serta apakah terdapat tindakan yang memenuhi unsur pidana.
Menurutnya, penegakan hukum yang transparan penting untuk memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat tetap terlindungi sekaligus mencegah terulangnya kekerasan dalam aksi-aksi demonstrasi berikutnya.
