KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam mengawal dan menjaga proses penyampaian pendapat masyarakat dalam berbagai aksi demonstrasi belakangan ini.
Menurut Hendardi, pendekatan Polri dalam menangani aksi-aksi demonstrasi kali ini dinilai relatif lebih baik dibandingkan penanganan demonstrasi pada akhir Agustus tahun sebelumnya yang menimbulkan korban, baik dari kalangan masyarakat maupun petugas.
Hal tersebut disampaikan Hendardi dalam komentar persnya bertajuk “Lindungi Hak Konstitusional Rakyat untuk Menyampaikan Pendapat”, Kamis (3/9/2026).
“Perlu diapresiasi kinerja Kepolisian yang relatif lebih baik dalam mengawal dan menjaga proses penyampaian pendapat masyarakat dalam berbagai aksi demonstrasi belakangan ini,” kata Hendardi.
Ia menilai pendekatan profesional, proporsional, dan menghormati hak konstitusional warga menjadi hal penting yang harus terus dipertahankan oleh institusi Polri.
Bagi Hendardi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak sipil dan politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, aparat keamanan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib.
“Pendekatan profesional, proporsional, dan menghormati hak konstitusional warga harus dipertahankan,” ujarnya.
Hendardi juga menekankan pentingnya ketegasan aparat dalam menjaga ruang publik agar tetap menjadi ruang demokrasi yang aman bagi seluruh warga negara.
Menurutnya, Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga yang menggunakan hak konstitusionalnya mendapatkan perlindungan dan keamanan selama aksi penyampaian pendapat berlangsung.
Ia berharap pendekatan yang mengedepankan profesionalisme dan penghormatan terhadap hak-hak warga tersebut dapat terus menjadi bagian dari pola pengamanan demonstrasi di Indonesia.
Selain itu, Hendardi menilai penegakan hukum dalam setiap peristiwa yang terjadi di tengah aksi massa harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis bukti.
Ia menyebut Kepolisian memiliki berbagai instrumen dalam proses penyelidikan, termasuk rekaman CCTV, video masyarakat, jejak digital, serta keterangan para saksi.
Menurut Hendardi, seluruh instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengungkap setiap peristiwa secara objektif dan memastikan proses hukum berjalan berdasarkan fakta.
“Kepolisian harus memastikan pengungkapan seluruh kasus dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis bukti,” tegasnya.
Ia menambahkan, publik tentu menunggu hasil dari proses penegakan hukum yang mampu mengungkap secara jelas pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum.
Namun demikian, Hendardi mengingatkan pentingnya proses hukum yang objektif dan tidak mengedepankan tuduhan tanpa dasar.
Jika terdapat kelompok tertentu yang terbukti terlibat dalam suatu tindakan pelanggaran hukum, maka hal tersebut harus diungkap berdasarkan bukti. Sebaliknya, tidak boleh ada pihak yang dikambinghitamkan apabila tidak ditemukan bukti keterlibatan.
Melalui pendekatan profesional dan proporsional tersebut, Hendardi berharap Polri terus memperkuat perannya sebagai institusi yang menjaga keamanan sekaligus melindungi hak konstitusional masyarakat.
Baginya, kehadiran aparat dalam mengawal aksi penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam memastikan demokrasi berjalan dengan baik.
“Negara harus hadir melindungi rakyat,” pungkas Hendardi.
