KOMA.ID, JAKARTA – Pemerintah mulai mematangkan langkah transformasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Sebanyak 42 kabupaten dipilih sebagai lokasi uji coba awal sebelum sistem tersebut diterapkan secara nasional.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan proses persiapan saat ini memasuki tahap koordinasi intensif dengan pemerintah daerah yang menjadi peserta proyek percontohan.
“Rabu kami akan rapat lagi dengan kabupaten-kabupaten, tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting,” kata Luhut di Kantor DEN, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Mahfud MD Soal Dugaan Penguntitan Tiyo : Kerja Intelijen Memang Begitu, Asal Keamanan Tetap Dijaga
Menurut Luhut, sistem digitalisasi bansos yang tengah dikembangkan dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data penerima bantuan ke dalam satu platform berbasis AI. Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan mampu memperoleh data yang lebih akurat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bantuan negara.
Ia menilai pemanfaatan teknologi digital akan menjadi instrumen penting dalam menekan potensi penyimpangan anggaran serta meningkatkan transparansi tata kelola program sosial pemerintah.
“Jadi sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia, dan saya pikir ini nanti ada satu success story atau legacy dari Presiden Prabowo kalau ini semua jadi,” ujarnya.
Dalam tahap awal, pemerintah masih fokus melakukan pemutakhiran dan validasi data penerima bantuan. Kementerian Sosial disebut akan memegang peran utama dalam proses pengujian sistem karena menjadi salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program bansos.
“Kita akan uji coba mulai bertahap, nanti Menteri Sosial akan melakukan, kita akan lihat data kita siap mungkin akhir Juli nanti kita siap. Jadi secara bertahap kita akan pemutakhiran data,” jelas Luhut.
Pemerintah juga menyiapkan agenda peninjauan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap pelaksanaan proyek percontohan tersebut. Kunjungan itu direncanakan berlangsung pada awal Juli 2026, meski lokasi dan jadwal final masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
“Schedule-nya tadi kami sepakat nanti kami usul pada presiden untuk (tanggal) 6, 7, 8, 9 Juli, beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih,” tuturnya.
DEN menargetkan proses pendaftaran dan pembaruan data di 42 kabupaten pilot project dapat rampung pada akhir Juli mendatang. Hasil dari tahap tersebut nantinya akan menjadi dasar perluasan implementasi sistem ke seluruh Indonesia.
“Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran, jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (data), dan nanti pada Oktober November presiden me-launching secara nasional, 541 kabupaten,” kata Luhut.
Ia optimistis sebagian besar proses digitalisasi data penerima bantuan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun.
“Kami harap semua sudah bisa di tempat mungkin 80 atau 90% sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi,” lanjutnya.
Luhut menambahkan, sistem digitalisasi bansos tersebut dikembangkan oleh tenaga ahli dan talenta digital dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi. Karena itu, selain memperkuat tata kelola bantuan sosial, proyek ini juga diharapkan menjadi bukti kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan berbasis teknologi.
“Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia bekerja melalukan digitalisasi di gedung ini di lantai 17 ini dan bersama-sama yang lain,” pungkasnya.
