KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Pemuda Desa (SPEDA), Fadli Rumakefing, menilai langkah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima dan berdialog langsung dengan mahasiswa menunjukkan komitmen pemerintah dalam merawat iklim demokrasi yang sehat dan terbuka.
Menurut Fadli, di tengah meningkatnya berbagai kritik dari kalangan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, pendekatan dialog jauh lebih produktif dibandingkan membangun jarak antara negara dan kelompok masyarakat sipil.
“Penerimaan mahasiswa oleh Mas Wapres Gibran bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, kritik, dan masukan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Fadli Rumakefing, Rabu (17/6/2026).
Mahfud MD Minta Prabowo Benahi Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Sebelum Dua Tahun Pemerintahan
Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi penting sebagai agen perubahan dan kontrol sosial yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, kritik yang disampaikan mahasiswa perlu dipandang sebagai energi demokrasi yang dapat membantu pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Di sisi lain, Fadli menilai keterbukaan Gibran menerima mahasiswa secara langsung memperlihatkan karakter kepemimpinan yang tidak alergi terhadap kritik.
“Sikap Mas Wapres Gibran yang membuka ruang langsung dialog dengan mahasiswa menunjukkan praktik kepemimpinan mendengar. Pemimpin tidak hanya menyampaikan program kepada masyarakat, tetapi juga bersedia mendengar langsung aspirasi, kritik, dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.
Fadli menilai model kepemimpinan seperti itu semakin relevan di era digital ketika masyarakat, khususnya generasi muda, menginginkan akses komunikasi yang lebih terbuka dengan para pemangku kebijakan.
Menurut dia, kehadiran pemimpin di ruang dialog publik menjadi salah satu cara efektif membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan kritik, tetapi juga dari kesediaan pemerintah mendengar dan merespons kritik tersebut secara terbuka.
“Dalam demokrasi, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Kritik justru merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan perbaikan kebijakan publik. Karena itu, langkah Mas Wapres menerima mahasiswa menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi bagi masyarakat,” tuturnya.
Fadli berharap pola komunikasi yang mengedepankan dialog seperti ini dapat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan publik dapat dibahas secara konstruktif tanpa harus menimbulkan polarisasi yang berlebihan.
“Hubungan antara negara dan masyarakat tidak harus dibangun melalui konfrontasi. Dialog yang terbuka dan setara justru menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga kualitas demokrasi,” pungkasnya.
