KOMA.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebelum memasuki dua tahun masa pemerintahannya pada Oktober mendatang.
Menurut Mahfud, program yang digagas untuk mendorong penguatan ekonomi desa tersebut memiliki tujuan yang baik dan layak didukung. Namun, sejumlah persoalan dalam implementasi dan tata kelolanya perlu segera diperjelas agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang saat menyoroti beberapa aspek yang menurutnya masih memerlukan perhatian pemerintah.
Salah satu yang disorot adalah proses pengadaan dan pembangunan sarana pendukung program di desa-desa yang sejak awal memunculkan berbagai pertanyaan publik.
“Pertama dalam pengadaan gedung itu, pembentukannya itu sendiri timbul ramai di masyarakat ini, ada ketidakberesan-ketidakberesan, pembangunanannya di desa-desa, anggarannya sekian yang sampai ke desa hanya sekian, itu saya kira itu isu juga,” kata Mahfud MD, Rabu (17/6/2026).
Selain soal pengadaan, Mahfud juga mengkritisi konsep dasar KDMP yang menurutnya berbeda dengan konsep koperasi sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, terutama Mohammad Hatta.
“Yang kedua konsep tentang koperasi itu sendiri tidak jelas, ini disebut koperasi tapi sebenarnya konsepnya kan beda dengan koperasi dalam undang-undang dasar 1945 yang dikonsepkan bersama dulu oleh para pendiri negara,” ujarnya.
Mahfud menjelaskan bahwa koperasi pada dasarnya dibangun dari modal yang dihimpun para anggota dan hasil usaha yang kemudian dibagikan kembali kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU). Sementara dalam KDMP, modal justru berasal dari pemerintah yang kemudian dikelola oleh desa.
“Karena konsep koperasi yang aslinya itu modalnya dari bawah, lalu nanti setiap tahun dibagi hasil usahanya, sisa hasil usaha atau SHU-nya. Nah ini kan tidak nih, modalnya diserahkan dari atas, di drop dari atas, lalu rakyat atau desa disuruh mengelola dalam bentuk koperasi desa itu tetapi dianggap utang,” jelasnya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan dirinya tidak menolak keberadaan program tersebut. Ia bahkan menilai ide dasar KDMP cukup baik untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa.
“Tapi oke itu kreativitas ekonomi dari pemerintah, dan menurut saya ide dasarnya koperasi desa merah putih ide dasarnya itu bagus untuk masyarakat desa, tapi saya tidak setuju kalau itu disebut koperasi,” tuturnya.
Soroti Pengadaan Mobil Mahindra
Mahfud juga menyinggung polemik pengadaan kendaraan operasional KDMP, khususnya mobil pikap Mahindra Scorpio Pik Up asal India yang sempat menjadi sorotan publik dan DPR.
Menurutnya, hingga kini masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum terjawab terkait skema pembiayaan kendaraan tersebut.
“Soal kasus mobil Mahindra itu, itu dulu pengadaannya enggak jelas juga dan DPR tidak pernah mempersoalkan lagi. Padahal dulu begitu diumumkan itu DPR-nya ribut, begitu Pak Prabowo pulang semuanya diam dan tiba-tiba mobilnya sudah masuk ke Indonesia,” katanya.
Ia mempertanyakan kejelasan sumber pembiayaan atas pengadaan kendaraan tersebut, termasuk siapa yang nantinya bertanggung jawab melakukan pembayaran.
“Itu pertanggung jawabannya dari mana. Besok yang membayar uang untuk mobil Mahindra yang 104.000 mobil itu, itu yang bayar siapa, koperasi atau pemerintah. Kalau pemerintah di pemerintahnya siapa, bagian apa dan seterusnya. Itu kan sampai sekarang enggak jelas,” ujarnya.
Mahfud menilai kejelasan tata kelola keuangan menjadi penting agar program yang bertujuan membantu masyarakat desa tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Dukung Prabowo Sempurnakan Program
Sebagai mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014, Mahfud berharap Presiden Prabowo dapat menjadikan berbagai catatan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan program KDMP.
Menurutnya, masih ada cukup waktu bagi pemerintah untuk merapikan konsep, tata kelola, hingga mekanisme pembiayaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa.
“Nah, itu juga mumpung sekarang masih hangat gitu, kan sebentar lagi di bulan Oktober Pak Prabowo 2 tahun, mumpung sebelum 2 tahun lah itu semua sudah harus clear, maunya apa tuh koperasi merah putih itu, begitu,” pungkas Mahfud MD.
Mahfud menilai pembenahan sejak dini akan menjadi langkah penting agar program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memiliki kepastian hukum yang kuat dalam pelaksanaannya di lapangan.
