KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Umum Poros Muda Indonesia, Frans Freddy, menyoroti kericuhan yang terjadi dalam forum diskusi “Kopdar Bareng Mas Dar” di kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026). Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi refleksi penting bagi dunia kampus agar tetap menjaga tradisi intelektual yang berbasis data, dialog, dan nalar kritis.
Frans yang juga merupakan mahasiswa Pascasarjana Universitas Jayabaya menilai mahasiswa memiliki hak penuh untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, kritik tersebut harus dibangun di atas landasan fakta yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Ghilman Hanif Ingatkan Kritik Mahasiswa Harus Jadi Bahan Evaluasi, Bukan Ancaman bagi Pemerintah
Ia menyoroti salah satu isu yang mengemuka dalam diskusi tersebut, yakni tudingan mengenai perusakan lingkungan serta penggusuran tanah adat dan ulayat di Papua yang disebut merujuk pada film dokumenter Pesta Babi.
“Mahasiswa tidak boleh hanya mengandalkan satu referensi atau satu narasi untuk kemudian dijadikan dasar menyimpulkan sebuah persoalan yang kompleks. Tradisi akademik mengajarkan kita untuk melakukan verifikasi, membandingkan sumber, dan menguji validitas data sebelum menarik kesimpulan,” kata Frans Freddy dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, keberanian menyampaikan kritik harus berjalan beriringan dengan kemampuan menghadirkan data yang lengkap dan argumentasi yang kokoh.
“Kalau sebuah tuduhan disampaikan di ruang publik, maka harus siap diuji dengan data. Justru di situlah kualitas intelektual mahasiswa diuji, bukan pada kerasnya suara atau besarnya kemarahan yang ditampilkan,” ujarnya.
Kritik Harus Diikuti Kesediaan Berdialog
Frans juga menyayangkan situasi diskusi yang akhirnya berujung ricuh di tengah upaya sejumlah pejabat negara untuk memberikan penjelasan dan merespons berbagai pertanyaan yang diajukan peserta.
Menurutnya, esensi demokrasi bukan hanya kebebasan berbicara, melainkan juga kesediaan mendengar pandangan yang berbeda.
“Demokrasi tidak boleh dipahami sebatas hak untuk berbicara. Demokrasi juga menuntut kedewasaan untuk mendengar, menguji argumen lawan bicara, dan memberi ruang kepada pihak lain menjelaskan posisinya,” tuturnya.
Frans menilai ruang kampus seharusnya menjadi tempat lahirnya perdebatan intelektual yang sehat, bukan arena yang hanya menuntut pengakuan sepihak tanpa proses argumentasi.
“Kalau sejak awal kesimpulannya sudah ditentukan dan pihak yang diundang hanya diminta mengakui kesalahan tanpa kesempatan menjelaskan, maka itu bukan dialog. Padahal kampus harus menjadi arena adu gagasan, bukan adu emosi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa budaya diskusi yang sehat justru akan memperkuat kualitas demokrasi dan menghasilkan solusi yang lebih konstruktif bagi berbagai persoalan bangsa.
Mahasiswa Jangan Kehilangan Jati Diri
Lebih jauh, Frans mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam kehidupan berbangsa.
Karena itu, ia meminta mahasiswa tetap menjaga independensi serta tidak mudah terseret dalam agenda-agenda yang tidak berpijak pada kepentingan nasional.
“Sejak dulu mahasiswa dikenal sebagai agent of change dan agent of social control. Peran itu harus terus dijaga. Jangan sampai mahasiswa kehilangan jati dirinya dan berubah menjadi alat kepentingan kelompok tertentu yang memiliki agenda di luar kepentingan rakyat dan bangsa,” katanya.
Menurut Frans, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa selalu mendapatkan legitimasi publik karena keberpihakannya kepada kebenaran, bukan kepada kepentingan politik praktis.
“Mahasiswa harus tetap kritis, tetap berani, tetapi juga harus objektif, rasional, dan berbasis data. Kritik yang kuat adalah kritik yang lahir dari kajian yang mendalam, bukan dari asumsi atau emosi sesaat,” ujarnya.
Frans berharap peristiwa yang terjadi di UGM dapat menjadi pelajaran bersama agar ruang-ruang diskusi di kampus tetap menjadi tempat bertemunya gagasan, argumentasi, dan pencarian solusi atas berbagai persoalan bangsa.
“Indonesia membutuhkan mahasiswa yang kritis dan berani. Tetapi Indonesia juga membutuhkan mahasiswa yang mampu berpikir jernih, terbuka terhadap dialog, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan apa pun,” pungkasnya.
