Koma.id – Forum diskusi yang menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam, berakhir ricuh setelah mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa.
Aksi protes yang dilakukan mahasiswa membuat jalannya diskusi terganggu hingga para pejabat negara yang hadir harus dievakuasi keluar kampus dengan pengawalan aparat keamanan.
Berdasarkan sejumlah rekaman video yang beredar di media sosial, mahasiswa meneriakkan berbagai tuntutan dan kritik terhadap pemerintah di sekitar lokasi acara. Situasi semakin memanas ketika Nusron Wahid dan Sudaryono berjalan menuju gerbang selatan UGM setelah acara dihentikan.
Legal Aware, Smart Digital! Mahasiswa dan Kampus Cetak Generasi Melek Hukum Siber di MA Cikande
Di tengah perjalanan menuju pintu keluar kampus, kedua pejabat tersebut sempat dihampiri mahasiswa dan terlibat dialog singkat. Namun, ketegangan tidak mereda. Sejumlah mahasiswa berusaha mendekati rombongan sehingga terjadi aksi saling dorong dengan petugas keamanan yang melakukan pengawalan.
Dalam kondisi yang dinilai tidak lagi kondusif, Nusron Wahid dan Sudaryono akhirnya dievakuasi menggunakan kendaraan patroli kepolisian untuk meninggalkan kawasan kampus. Sementara Budiman Sudjatmiko juga meninggalkan lokasi dengan pengamanan ketat.
Salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam Senat Mahasiswa UGM, Fuad, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Menurutnya, pemerintah tidak layak berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila apabila masih terdapat berbagai tindakan yang dianggap membatasi ruang kritik masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa hanya berbicara tentang Pancasila dan demokrasi jika pada saat yang sama ruang kritik terhadap kebijakan negara justru dipersempit,” kata Fuad kepada wartawan di lokasi.
Fuad menegaskan aksi penolakan tersebut bukan ditujukan kepada individu yang hadir sebagai pembicara, melainkan sebagai bentuk penyampaian sikap terhadap kondisi demokrasi yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Ia juga menyinggung sejumlah isu yang belakangan menjadi perhatian mahasiswa, mulai dari pelemahan ruang sipil, pelibatan unsur militer dalam urusan sipil, hingga berbagai kebijakan ekonomi yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Kericuhan dalam forum tersebut terjadi di tengah meningkatnya gelombang aksi mahasiswa di berbagai daerah. Dalam beberapa pekan terakhir, mahasiswa dari sejumlah kampus menggelar demonstrasi menyoroti isu ekonomi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, revisi Undang-Undang Polri, hingga isu militerisme sipil.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) juga menggelar aksi di Jakarta dengan membawa tuntutan evaluasi sejumlah program pemerintah serta mendesak penguatan supremasi sipil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara acara maupun Universitas Gadjah Mada terkait penghentian diskusi tersebut. Sementara itu, aparat keamanan memastikan situasi di kawasan kampus kembali kondusif setelah para pembicara meninggalkan lokasi.
Peristiwa tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa di lingkungan kampus. Di satu sisi, mahasiswa menilai kampus harus tetap menjadi ruang kritis untuk menyampaikan aspirasi. Namun di sisi lain, sejumlah pihak menilai forum diskusi tetap perlu berlangsung secara tertib agar pertukaran gagasan dapat berjalan tanpa intimidasi maupun kekerasan.
