KOMA.ID, JAKARTA – Pengamat sosial dan keagamaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengkritik keras gagasan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang mengusulkan agar jabatan-jabatan tinggi di lingkungan Polri dapat diisi oleh kalangan sipil.
Menurut Habib Syakur, usulan tersebut merupakan ide yang tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi merusak sistem organisasi serta jenjang karier yang selama ini berlaku di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
“Menurut saya ini ide yang bodoh. Polri memiliki sistem organisasi, aturan, pendidikan, dan jenjang karier yang sudah dibangun secara profesional. Kalau kemudian jabatan tinggi dibuka begitu saja untuk masyarakat sipil, itu justru merusak tatanan institusi yang selama ini berjalan,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Said Iqbal Resmi Jadi Pembisik Prabowo : Kalau Menteri Tak Bekerja Akan Saya Laporkan ke Presiden
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) ini menilai, bahwa Polri merupakan lembaga yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan fungsi keamanan, penegakan hukum, serta komando organisasi yang membutuhkan pengalaman panjang di internal institusi.
Karena itu, kata dia, jabatan strategis di lingkungan Polri seharusnya diisi oleh personel yang memang telah meniti karier, memahami kultur organisasi, serta memiliki kompetensi yang dibangun melalui pendidikan dan pengalaman kepolisian.
BEM SI Ancam Segel Kantor Menkeu soal Perbaikan Ekonomi, Begini Respons Positif Mensesneg
“Tidak bisa disamakan dengan lembaga lain. Untuk mencapai posisi tinggi di Polri dibutuhkan proses panjang, pengalaman lapangan, pendidikan, dan penguasaan manajemen organisasi kepolisian. Itu tidak bisa digantikan begitu saja oleh orang dari luar institusi,” ujarnya.
Habib Syakur juga mempertanyakan urgensi Natalius Pigai mengeluarkan gagasan tersebut di tengah banyaknya persoalan HAM yang masih membutuhkan perhatian serius dari kementerian yang dipimpinnya.
Menurutnya, sebagai Menteri HAM, Pigai semestinya lebih fokus mengawal penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM dan persoalan hukum yang menjadi perhatian masyarakat daripada melontarkan wacana yang dinilai tidak relevan dengan tugas pokoknya.
“Daripada membuat ide-ide absurd yang justru menimbulkan polemik, lebih baik Pak Pigai fokus pada pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri HAM,” tegasnya.
Ulama asal Malang Raya ini pun menambahkan, masih banyak persoalan HAM yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari penyelesaian berbagai kasus yang belum tuntas hingga penguatan perlindungan hak-hak masyarakat di berbagai sektor.
“Masih banyak kasus hukum dan dugaan pelanggaran HAM yang perlu mendapatkan perhatian serius. Itu yang seharusnya menjadi fokus kinerja Menteri HAM, bukan melempar wacana yang berpotensi mengganggu institusi lain,” tandasnya.
Habib Syakur berharap setiap pejabat negara dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan gagasan kepada publik agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif serta tetap sejalan dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga negara.
“Biarkan Polri diisi oleh internal mereka, pejabat tinggi diisi oleh perwira tinggi mereka, sama dengan TNI,” pungkas Habib Syakur.
