Koma.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumpulkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas perkembangan kondisi ekonomi nasional, khususnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dalam beberapa hari terakhir sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS.
Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) itu dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan fiskal dan moneter sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dasco mengatakan DPR memandang perlu adanya komunikasi intensif antara pemerintah dan Bank Indonesia di tengah meningkatnya tekanan eksternal yang memengaruhi pasar keuangan domestik.
“Kami ingin memastikan koordinasi fiskal dan moneter berjalan baik sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi dapat terus didorong,” kata Dasco usai pertemuan.
Sepakati Dua Langkah Penguatan Rupiah
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati dua langkah utama untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.
Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik instrumen investasi domestik agar arus modal asing kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia. Pemerintah dan BI menilai masuknya modal asing menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan penguatan daya tarik investasi dilakukan melalui kombinasi kebijakan moneter, pengelolaan pasar keuangan, serta upaya menjaga kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
“Kami terus memastikan instrumen keuangan domestik tetap kompetitif sehingga menarik bagi investor global,” ujar Perry.
Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Salah satu mekanisme yang disepakati yakni mempertahankan dana pemerintah tetap tersimpan di Bank Indonesia dengan penyesuaian skema remunerasi atau imbal hasil.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat likuiditas rupiah di pasar dan mendukung efektivitas kebijakan moneter yang ditempuh BI.
Respons Pelemahan Rupiah
Pertemuan tersebut digelar setelah nilai tukar rupiah mengalami tekanan signifikan akibat penguatan dolar AS di pasar global. Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS sebelumnya sempat menyentuh level Rp18.044 per dolar AS, menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa tahun terakhir.
Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, termasuk kebijakan suku bunga Amerika Serikat, perlambatan ekonomi dunia, dan meningkatnya risiko geopolitik internasional.
Meski demikian, pemerintah dan BI menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di zona positif, inflasi terkendali, serta cadangan devisa dinilai cukup untuk menopang stabilitas sektor eksternal.
Pemerintah Pastikan Kondisi Tetap Terkendali
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan pasar keuangan dan akan menjaga koordinasi erat dengan Bank Indonesia melalui berbagai forum, termasuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Menurut dia, pelemahan rupiah saat ini masih berada dalam skenario yang telah diperhitungkan pemerintah dan belum memerlukan langkah darurat.
“Kami terus memonitor perkembangan dan memastikan respons kebijakan dilakukan secara terkoordinasi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tetap optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional. Ia menegaskan berbagai indikator makroekonomi masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik dibandingkan banyak negara berkembang lainnya.
Koordinasi Akan Terus Diperkuat
Di akhir pertemuan, BI dan pemerintah sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memastikan sektor keuangan nasional tetap resilien menghadapi gejolak global.
Perry Warjiyo menegaskan Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter, intervensi pasar valas, serta pengelolaan likuiditas guna menjaga stabilitas rupiah.
Sementara itu, DPR menyatakan akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter agar tetap sejalan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan pertumbuhan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.
