Koma.id – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menanggapi kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara.
Sugiono menegaskan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif serta upaya memperkuat hubungan dengan berbagai negara di dunia.
Ia mengaku belum menyaksikan secara penuh video yang berisi lima saran dan kritik Dino Patti Djalal terkait frekuensi lawatan Presiden Prabowo. Namun, Sugiono menilai kritik maupun masukan dari para diplomat senior tetap merupakan hal yang baik dalam iklim demokrasi.
“Saya belum melihat videonya secara lengkap, tetapi saran dan kritik tentu bagus,” kata Sugiono kepada wartawan di Jakarta, dikutip Kamis (4/6/2026).
Menurut Sugiono, sejak awal Presiden Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan membangun hubungan baik dengan seluruh negara tanpa memandang blok maupun kepentingan tertentu.
Alarm Bahaya Ekonomi! Rupiah Jebol Rp18.000 per Dolar AS, IHSG Terjun Bebas ke Level 5.700
Ia menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara besar tidak dapat dilepaskan dari dinamika internasional sehingga keterlibatan aktif dalam berbagai forum global menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Pernyataan Sugiono tersebut merupakan respons atas kritik yang sebelumnya disampaikan Dino Patti Djalal melalui media sosial. Dalam videonya, Dino menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo sejak dilantik dan menilai pola tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Dino menyebut bahwa sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo menghabiskan sekitar satu dari enam hari masa kerjanya di luar negeri. Menurutnya, frekuensi tersebut tergolong tinggi dan belum pernah terjadi pada periode awal pemerintahan presiden-presiden sebelumnya.
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu juga menyampaikan lima saran kepada pemerintah. Di antaranya mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri secara signifikan, menghindari perjalanan mendadak yang kurang terencana, memprioritaskan agenda yang menghasilkan manfaat konkret, memperbanyak penerimaan tamu negara di Indonesia, serta mengoptimalkan peran duta besar dan pejabat diplomatik dalam menjalankan tugas-tugas luar negeri.
Selain itu, Dino menilai sebagian agenda internasional dapat diwakili oleh Menteri Luar Negeri, duta besar, maupun pejabat senior lainnya sehingga Presiden dapat lebih fokus menangani berbagai persoalan domestik.
Sejumlah pejabat pemerintah sebelumnya juga telah memberikan tanggapan atas kritik tersebut. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menyatakan setiap kunjungan Presiden dilakukan berdasarkan pertimbangan manfaat strategis bagi kepentingan nasional, termasuk membuka peluang investasi, perdagangan, dan kerja sama internasional.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa jumlah rombongan Presiden dalam kunjungan luar negeri saat ini telah dipangkas lebih dari 50 persen dibanding periode sebelumnya. Ia juga menyebut kelebihan biaya perjalanan di luar anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.
Polemik tersebut muncul di tengah intensitas diplomasi internasional Presiden Prabowo yang dalam beberapa bulan terakhir melakukan sejumlah kunjungan kenegaraan ke berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah, Asia, dan Eropa, guna memperkuat kerja sama ekonomi, investasi, pertahanan, dan hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara mitra.
