Koma.id | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga (K/L) penerima anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Sumatera untuk menyampaikan rencana program secara terbuka kepada pemerintah daerah (Pemda).
“Saya meminta untuk disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan juga kepada publik apa rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan anggaran yang sudah diterima dari Kementerian Keuangan,” ujar Tito dalam siaran pers, Selasa (21/07).
Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehab-Rekon (PRR) menjelaskan, pemerintah kini memasuki tahap percepatan program pascabencana. Satgas telah menyiapkan Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehab-Rekon bersama Kementerian PPN/Bappenas, melibatkan 32 K/L serta mengakomodasi usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di tiga wilayah terdampak.
Renduk tersebut telah mendapat persetujuan DPR dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk dilaksanakan selama tiga tahun, 2026–2028, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 100,1 triliun. Dana dialokasikan bertahap: Rp 38,9 triliun pada 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028. Selain itu, Pemda juga menerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun.
Dari 32 K/L yang mengajukan pendanaan, tujuh instansi telah disetujui dan mulai menerima anggaran, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.
Menurut Tito, keterbukaan informasi penting agar Pemda memahami bentuk intervensi pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Transparansi juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program sesuai arahan Presiden.
“Apa yang dikerjakan oleh kementerian dan lembaga penerima anggaran rehab-rekon di tahun 2026,” tegasnya.
Rapat koordinasi pendataan hunian tetap turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Sekjen Kementerian PU Apri Artoto, Direktur Distribusi PT PLN Arsyadany G. Akmalaputri, serta jajaran Satgas PRR dan Kemendagri. Kepala daerah dari wilayah terdampak bencana juga mengikuti kegiatan secara virtual.
