Koma.id – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Nancy Raweyai, menyoroti kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke wilayah Papua Tengah yang berlangsung selama dua hari. Ia mempertanyakan substansi serta dampak nyata dari kunjungan tersebut, terutama di tengah situasi konflik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Papua.
Menurut Nancy, kunjungan tersebut belum menunjukkan arah kebijakan yang signifikan bagi Papua Tengah, yang saat ini masih tergolong sebagai daerah otonomi baru. Ia menilai, sejumlah isu krusial seperti pendidikan, kesehatan, hingga penanganan konflik belum mendapatkan perhatian kebijakan yang konkret dalam kunjungan tersebut.
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangguhkan, Jokowi Siap Bongkar Sosok “Orang Kuat” di Baliknya
“Kami berharap ada langkah strategis yang benar-benar menyentuh persoalan mendasar di Papua, bukan sekadar kunjungan seremonial,” ujar Nancy, dikutip Jumat (24/4/2026).
Ia menegaskan, kunjungan resmi Wakil Presiden seharusnya mampu memberikan angin segar sekaligus kepastian terkait situasi keamanan di Papua Tengah.
“Melihat perkembangan akhir-akhir ini, tentu saya mengharapkan adanya intervensi kebijakan penanganan konflik dari kunjungan ini,” terangnya.
Nancy juga menyoroti eskalasi konflik yang masih terus terjadi dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, jumlah warga terdampak terus meningkat hingga mencapai ribuan.
Selain persoalan keamanan, ia turut menyoroti tingginya biaya transportasi di Papua yang hingga kini masih menjadi beban berat bagi masyarakat.
“Masalah transportasi ini sangat mendasar. Harga barang mahal karena akses sulit. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.
Menurut Nancy, persoalan transportasi membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Perhubungan. Ia menilai tingginya harga tiket, buruknya pelayanan, serta keterlambatan penerbangan terus terjadi dan merugikan masyarakat.
“Terjadi berulang-ulang terus. Hal-hal yang substansial dan berdampak kepada masyarakat ini yang harus menjadi esensi untuk disikapi dari Wapres RI dalam kunjungannya,” jelasnya.
Nancy juga menyinggung kegiatan pembagian buku dan alat tulis dalam rangkaian kunjungan tersebut. Ia menilai, secara konstitusional kegiatan tersebut bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Wakil Presiden.
“Pengadaan buku atau alat tulis itu merupakan tugas teknis di daerah, seperti dinas terkait hingga unit pelaksana. Yang dibutuhkan Papua saat ini adalah kebijakan besar yang berdampak luas,” ujarnya.
Meski demikian, Nancy tetap menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Presiden ke Papua Tengah. Namun, ia berharap ke depan kunjungan pejabat negara dapat lebih berfokus pada solusi strategis dan kebijakan konkret.
“Kami berterima kasih Wapres mengunjungi kami di Papua Tengah. Kami tunggu kedatangan berikutnya dengan membawa kepastian kebijakan yang berpihak kepada masyarakat di Papua Tengah,” pungkasnya.
