Koma.id | Jawa Timur – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berencana menutup sekitar 700–800 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus membebani keuangan negara. Kebijakan ini disebut sebagai langkah efisiensi anggaran sekaligus upaya pemberantasan praktik korupsi di perusahaan pelat merah.
Dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/06), Prabowo mengungkapkan terkejut setelah mengetahui jumlah BUMN mencapai lebih dari seribu entitas. Ia sebelumnya memperkirakan hanya sekitar 300 perusahaan milik negara.
“Kalau tidak salah, kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah. Saya bayangkan yang sudah kita tutup, 240,” ujar Prabowo.
Hingga kini, pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan negara yang dinilai tidak produktif. Langkah tersebut disebut berhasil menghemat anggaran hingga triliunan rupiah. Prabowo menyoroti beban biaya manajemen BUMN, termasuk gaji direksi dan komisaris, yang tetap tinggi meski perusahaan merugi.
“Sudah rugi, minta bonus lagi,” tegasnya.
Presiden juga menduga sebagian BUMN bermasalah menjadi celah praktik korupsi. Ia memerintahkan aparat terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan negara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar. Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka. Jadi saya perintahkan, selidiki semuanya,” kata Prabowo.
Pemerintah menargetkan konsolidasi besar-besaran dengan memangkas jumlah BUMN dan anak usaha dari sekitar 1.100 perusahaan menjadi 257. Konsolidasi akan dilakukan melalui penggabungan di berbagai sektor, termasuk logistik, manajemen aset, sekuritas, perhotelan, industri semen, dan asuransi.
Prabowo menegaskan penutupan ratusan BUMN merupakan bagian dari agenda pembenahan tata kelola keuangan negara agar aset milik rakyat dapat dikelola lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
