Koma.id – Chief Executive Officer (CEO) Tempo Digital sekaligus Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika, menegaskan bahwa keunggulan Tempo Asisten dibanding chatbot AI pada umumnya terletak pada satu hal krusial: korpus dan grounding data yang terverifikasi.
Menurut Wahyu, setiap generative AI membutuhkan dua jenis data: training data dan grounding data. Training data melatih “otak” AI agar mampu memahami pola dan logika. Selama ini, hampir seluruh data internet telah dikonsumsi oleh perusahaan seperti OpenAI, Google, Meta, hingga X.
“Semua data digital di internet sudah dimakan. Legal maupun ilegal. Selama bisa di-crawler, dianggap public domain,” ujarnya.
Namun AI tidak cukup hanya dilatih. Agar relevan dan kontekstual, AI membutuhkan grounding data—data spesifik, aktual, dan terverifikasi dari sumber terpercaya seperti media, kampus, dan lembaga riset. Di sinilah posisi strategis media muncul.
Grounding Data: Senjata Utama Media
Wahyu menekankan bahwa tanpa grounding data yang mutakhir, AI bisa menjawab dengan informasi kadaluarsa. Karena itu, media harus melindungi dan melisensikan datanya secara adil.
“Kalau tidak ada perjanjian yang fair, media tidak bisa menggaji wartawan. Kampus tidak bisa menggaji peneliti. AI bisa jadi malapetaka bagi ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Ia bahkan mengimbau seluruh konstituen Dewan Pers saat peringatan Hari Pers Nasional di Serang agar mulai memagari konten mereka dengan robots.txt untuk memblokir crawler AI ilegal.
Saat ini, menurutnya, 20–30 persen trafik website media bukan manusia, melainkan bot yang menyedot konten setiap hari.
Tiga Fase Strategi: Blokir, Negosiasi, Standarisasi
AMSI menyiapkan langkah sistematis:
1. Blokir akses ilegal melalui pengamanan teknis.
2. Engagement dan perjanjian lisensi dengan platform AI.
3. Konversi konten ke “Liquid Format”, format standar yang mudah dibaca mesin AI.
Liquid format ini akan mengubah teks, foto, audio, dan video menjadi skrip terstandar agar bisa diproses secara seamless oleh model bahasa.
“Kontrol tetap di tangan publisher. AI tidak lagi mengambil seenaknya,” kata Wahyu.
Regulasi dan Tata Kelola Jadi Kunci
Wahyu mengingatkan, Undang-Undang Hak Cipta saat ini belum sepenuhnya melindungi konten jurnalistik dari eksploitasi AI. Karena itu, AMSI tengah mendorong perlindungan hukum yang lebih tegas agar konten berita diakui sebagai kekayaan intelektual yang sah.
Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola independen untuk mencegah penyalahgunaan AI mulai dari manipulasi sejarah hingga deepfake.
Sebagai contoh, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital pernah melarang fitur AI di platform X yang bisa memanipulasi foto menjadi pornografi.
Namun menurutnya, regulasi tidak boleh hanya represif. Harus ada guardrails, mekanisme monitoring, dan ruang banding agar tata kelola lebih transparan dan tidak sewenang-wenang.
Ia merujuk pada model seperti Digital Services Act di Eropa yang melibatkan regulator independen dan multi-stakeholder, termasuk masyarakat sipil.
Menuju LMK Media dan Royalti AI
AMSI juga mendorong pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk media—mirip model royalti industri musik. Dengan LMK, media bisa bernegosiasi kolektif dengan perusahaan AI.
“Kalau kita sendiri-sendiri, bocor. Kalau bersatu, posisi tawar lebih kuat,” ujarnya.
LMK ini diharapkan menjadi pintu resmi pembayaran royalti dari AI kepada media yang kontennya digunakan sebagai sumber data.
AI: Ancaman atau Jalan Pulang?
Wahyu menegaskan, AI bisa menjadi ancaman jika media tidak kompak dan regulasi lemah. Namun bisa juga menjadi “jalan pulang” jurnalisme jika ekosistemnya sehat.
Tempo sendiri akan membuka pembelajaran dari pengembangan Tempo Asisten kepada media lain—seperti saat mengembangkan model langganan digital melalui teras.id untuk puluhan media lokal.
“Media harus independen secara redaksi dan finansial. Kalau finansialnya rapuh, independensinya juga goyah,” katanya.
Lima Tahun ke Depan: 50-50
Apakah AI akan mengubah struktur industri media secara signifikan dalam lima tahun ke depan?
“Masih 50-50,” jawab Wahyu.
Optimisme itu bergantung pada: Regulasi yang adil, Kekompakan media, Infrastruktur teknologi bersama, Kemauan platform AI membayar konten, Dan tekanan global agar bahasa-bahasa lokal seperti Indonesia dihargai.
“Kalau ekosistemnya jernih, media bisa hidup. Kalau keruh, yang kuat teknologinya yang menang,” pungkasnya.
Bagi Wahyu, masa depan jurnalisme tidak ditentukan oleh kecanggihan mesin, tetapi oleh keberanian media menjaga data, membangun solidaritas, dan menuntut keadilan dalam ekonomi AI.
