Koma.id – Sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) dari 49 kementerian dan lembaga akan direkrut untuk mengikuti pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat sistem pertahanan semesta dengan melibatkan unsur sipil dalam skema pertahanan negara.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menyatakan pihaknya telah meminta kementerian dan lembaga mengirimkan nama-nama ASN untuk diseleksi sebelum mengikuti pelatihan. Proses pendidikan direncanakan berlangsung sekitar dua bulan dan dijadwalkan mulai April tahun ini.
“Nama-nama sudah kami minta, nanti akan diseleksi sebelum mengikuti pelatihan,” ujar Donny.
FAM UBK Murka! Tudingan Dana Rp300 Juta ke Gibran Disebut Fitnah, Tantang Pembuktian di Jalur Hukum
Langkah ini menandai keterlibatan langsung birokrasi sipil dalam program pertahanan yang selama ini identik dengan unsur militer. ASN yang lolos seleksi akan menjalani pendidikan dasar kemiliteran sesuai skema Komcad, yang secara hukum memang memungkinkan warga sipil dilatih sebagai cadangan pertahanan negara.
Terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD siap memfasilitasi pelatihan tersebut. Dengan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang dimiliki, TNI AD dinilai mampu menggelar pendidikan bagi ribuan ASN sekaligus.
Buku ke-42 Wakapolri “Mengawal Pangan Menuai Aman”, Soroti Ketahanan Pangan sebagai Pilar Bangsa
Namun demikian, Maruli menegaskan pihaknya masih menunggu penugasan detail dari Mabes TNI. Pelatihan Komcad untuk ASN ini juga dimungkinkan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara atau TNI Angkatan Laut, tergantung keputusan akhir komando.
Masuknya 4.000 ASN dalam skema Komcad menambah dimensi baru dalam relasi sipil–militer di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah menilai ini sebagai penguatan pertahanan semesta yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Di sisi lain, kebijakan ini akan menjadi sorotan publik, terutama terkait proporsi peran ASN sebagai aparatur pelayanan publik yang kini juga diproyeksikan memiliki fungsi cadangan pertahanan.
Pelatihan yang dimulai April nanti akan menjadi tahap awal implementasi kebijakan ini, sekaligus ujian bagaimana birokrasi sipil beradaptasi dengan mandat tambahan di sektor pertahanan.
