Koma.id– Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih memanas. Tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara terbuka mendesak agar Gibran dicopot dari jabatannya terus bergulir di ruang publik.
Menanggapi hal tersebut, tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, mengatakan desakan tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar.
Jadi, seorang pemimpin yang baik harus siap menerima kritik dan menjadikannya sebagai bahan introspeksi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, menilai bahwa wacana pemakzulan Gibran sangat berat secara politik. Mengingat pasangan Prabowo-Gibran saat ini menguasai sekitar 81 persen kursi di parlemen.







