Koma.id– Diskusi bertajuk “Adili Anggota TNI Pelaku Penyergapan Warga Deli Serdang, Siapa Berani?” diselenggarakan secara live streaming menyoroti isu serius tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dalam insiden penyergapan yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dalam diskusi ini, hadir dua narasumber yakni Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi dan Annisa Yudha, Koordinator Program HAM Imparsial.
Khairul Fahmi menyatakan bahwa kejadian ini lebih dari sekadar pelanggaran aturan. Menurutnya, insiden tersebut mencerminkan adanya masalah dalam karakter inklusif di kalangan prajurit TNI serta persepsi superioritas yang berkembang di lingkungan militer.
TNI yang harusnya menjadi pelindung rakyat, malah berbalik bukan malah berbalik menjadi monster menakutkan yang dalam waktu singkat bisa menelan nyawa manusia.
“Terkait insiden ini saya kira insiden ini harus menjadi refleksi serius tentang hubungan antara prajurit TNI dengan masyarakat sipil,” kata Fahmi, Kamis (14/11/2024).
Sementara itu, Annisa mengungkapkan kekecewaannya terhadap praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, khususnya anggota TNI. Ia mencatat bahwa dalam tahun ini saja, sudah ada 25 insiden kekerasan yang melibatkan aparat, yang tidak hanya mencoreng citra TNI, tetapi juga memperburuk hubungan antara masyarakat dan institusi keamanan.
Annisa menegaskan bahwa solidaritas yang seharusnya mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat malah disalahgunakan untuk melakukan tindakan kekerasan yang brutal sehingga menyebabkan nyawa warga sipil melayang. Hal ini menandakan reformasi TNI yang dijanjikan sejak 1998 berjalan mundur bahkan gagal lantaran sikap TNI yang lebih cenderung main hakim sendiri daripada mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
“Kami juga menilai bahwa keterangan dari para pimpinan TNI yaitu Panglima TNI kemudian Danpuspom TNI seharusnya tidak menjadi framing terkait dengan pelabelan sekelompok geng motor yang kemudian menganggu warga kemudian TNI turun tangan. Kalau kita melihat regulasi seharusnya TNI melakukan penangkapan kemudian bisa dibawa ke polsek atau polres bukan malah main hakim sendiri secara brutal,” pungkasnya.
