Koma.id– Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung pemerintah untuk menangani kasus di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan pendekatan yang lebih manusiawi.
“Lakukan pendekatan dengan pemberdayaan dan pendidikan yang lebih humanis kepada masyarakat,” kata Ketua Tim Kasus Pulau Rempang MUI Muhammad Cholil Nafis dalam diskusi Penyelesaian Kasus Pulau Rempang, dikutip.
Cholil Nafis menyarankan agar pemerintah lebih mempertimbangkan dampak relokasi terhadap mata pencaharian dan pelestarian budaya masyarakat setempat, yang telah berlangsung turun-temurun.
“Karena bicara soal tempat tinggal kan bukan hanya tempat tinggal saja, tapi juga mata pencaharian dan pelestarian budaya yang sudah turun-temurun itu,” ujar Cholil Nafis yang juga Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah itu.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPBB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Badan Pengusahaan Batam, Irfan Syakir Widyasa, mengatakan bahwa proyek pengembangan investasi di Pulau Rempang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
Brigadir Rizka Divonis 10 Tahun Penjara
Dia menjelaskan bahwa kendala yang muncul dalam pengembangan investasi di Pulau Rempang antara lain disebabkan oleh kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat dan campur tangan kepentingan politik serta negara asing.
“Selama ini karena informasi yang mungkin belum sampai karena juga memang kepentingannya banyak sekali selain ada pilwalkot (pemilihan wali kota), pilgub (pemilihan gubernur), pilpres tapi rupanya investasi yang masuk ini kan juga diinginkan oleh negara lain,” kata Irfan.
