Koma.id | Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan tidak ada penggelembungan atau mark up anggaran pengadaan alat kesehatan di RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Pesisir Barat, Lampung. Isu tersebut sebelumnya mencuat di media sosial setelah pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat peresmian RSUD Krui bersama Presiden Prabowo Subianto pada 10 Juni 2026.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa angka Rp30 miliar yang disebut Menkes bukan hanya untuk layanan hemodialisis, melainkan nilai total pengadaan alat kesehatan canggih bagi setiap RSUD yang masuk dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) atau Quick Win.
Rincian Dukungan Alkes
- Alkes canggih: RSUD Krui menerima bantuan sekitar Rp31,7 miliar tahun ini dari program SIHREN, mencakup cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, mammography, dan lainnya.
- Alkes dasar: RSUD Krui juga mendapat dukungan sekitar Rp25 miliar untuk tahun anggaran 2025–2026, berupa bed patient, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor, syringe pump, USG, ventilator, mobile X-Ray, operating lamp, operating table, plasma sterilizer, hingga instrument bedah.
- Total dukungan: Rp56,7 miliar untuk memperkuat layanan kesehatan di RSUD Krui.
“RSUD Krui sendiri mendapatkan bantuan sekitar Rp31,7 miliar tahun ini untuk pengadaan alat canggih tersebut. Angka ini bukan hanya untuk layanan HD,” ujar Aji dalam keterangannya, Minggu (21/06).
Ia menegaskan, potongan video pernyataan Menkes yang beredar di media sosial telah menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami berharap masyarakat tidak termakan hoaks yang beredar seolah-olah Menkes melakukan penggelembungan harga,” tandasnya.
Kemenkes berharap penguatan fasilitas RSUD Krui dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Pesisir Barat. Dengan dukungan alkes senilai Rp56,7 miliar, pasien di wilayah tersebut diharapkan tidak perlu banyak dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan spesialistik.
