Koma.id | Jayapura – Menteri Dalam Negeri (Muhammad Tito Karnavian) mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan perumahan rakyat di Tanah Papua. Ia menilai keterlibatan swasta penting untuk menutup keterbatasan anggaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta,” ujar Tito saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Minggu (21/06).
Mendagri menjelaskan, pemerintah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah sekitar 0,5 persen per bulan bagi MBR. Melalui skema ini, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar satu persen atau Rp 2,4 juta untuk memiliki rumah senilai Rp 240 juta.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal untuk menekan biaya pembangunan rumah. Tito meminta seluruh kepala daerah di Papua Raya menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Tolong teman-teman kepala daerah, enam gubernur dan 42 bupati/wali kota se-Papua Raya, betul-betul menerapkan nol persen untuk PBG dan BPHTB,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi komitmen pengembang yang menerapkan program penghijauan dengan menanam minimal dua pohon di setiap unit rumah. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memperindah kawasan, tetapi juga menjaga struktur tanah dan kesehatan lingkungan.
“Dengan dibuat program reboisasi penghijauan ini akan memperkuat struktur tanahnya dan juga keasriannya, ditambah lagi lingkungan akan lebih sehat. Saya mendukung betul program itu,” ujarnya.
Tito mengungkapkan, sekitar 30 persen masyarakat di Tanah Papua belum memiliki hunian layak. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat di wilayah timur Indonesia tersebut.
Kegiatan peninjauan turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat daerah dan pengembang perumahan.
