KOMA.ID – Pola penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi operasi penegakan hukum menjadi lebih efektif dibanding pendekatan militer.
Langkah penegakan hukum ini akan mempersempit ruang gerak kelompok KKB tersebut.
Hal itu terbukti dengan adanya langkah Kepolisian yang telah mengamankan seorang terduga pimpinan KKB berinisial KTH alias PH.
“Pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 13.30 WIT, telah diamankan salah satu terduga (pimpinan) kelompok KKB inisial KTH alias PH,” kata Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers seperti dipantau di Jakarta, Minggu.
Ramadhan mengatakan KTH alias PH diduga terlibat dalam sejumlah aksi kejahatan yang dilakukan KKB di wilayah hukum Polres Yahukimo, Papua Pegunungan.
Pengamat: Militer Tak Perlu Dilibatkan Dalam Pengamanan Demonstrasi, Fokus Pertahanan Negara
Aksi kejahatan tersebut di antaranya pembunuhan terhadap anggota TNI pada tanggal 4 November 2022 dan penembakan terhadap anggota Polres Yahukimo, yang mengakibatkan Brigpol Usdar meninggal dunia, pada tanggal 29 November 2022.
“(Selain itu) Penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada tanggal 30 November 2022 (dan) penembakan terhadap Polres Yahukimo pada tanggal 30 Desember 2022,” lanjut Ramadhan.
Terkait penembakan terhadap anggota Brimob pada 30 November 2022, Ramadhan mengatakan KTH telah ditetapkan sebagai tersangka karena ditemukan dua alat bukti keterlibatan yang bersangkutan dalam perkara itu.
“Saat ini, pimpinan kelompok KKB KTH alias PH telah diserahkan kepada penyidik tim investigasi Operasi Damai Cartenz dan diamankan di Gedung Dirkrimum Polda Papua,” jelasnya.
Penangkapan KTH alias PH tersebut didalami melalui AS, tersangka penembakan anggota Brimob pada 30 November 2022, yang sebelumnya telah ditangkap polisi.
“Tim investigasi dibantu penyidik Polres Yahukimo melakukan konfirmasi dengan menunjukkan foto KTH alias PH kepada AS,” ujar Ramadhan.
AS kemudian membenarkan bahwa orang yang ada dalam foto tersebut merupakan pimpinan KKB berinisial KTH alias PH. Selain itu, Ramadhan mengatakan identitas KTH juga telah dikonfirmasi berdasarkan penelusuran data kependudukan.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani mendukung Pemerintah dan aparat keamanan tetap konsisten memberantas KKB di Papua dengan pendekatan penegakan hukum berbasiskan sistem peradilan pidana.
Menurutnya, pendekatan ini lebih tepat dibandingkan dengan pendekatan militer atau pendekatan perang.
“Jika diterapkan pendekatan militer, maka isu separatisme Papua atau Papua merdeka akan lebih kencang di luar negeri dan hal tersebut akan berbahaya bagi keutuhan NKRI dan masyarakat,” ujar Arsul.
“Jadi yang ingin saya gariskan adalah pertama, menurut saya, pendekatan menghadapi KKB ini sebisa mungkin tetap pendekatan penegakan hukum bukan pendekatan perang atau militer. pendekatan penegakan hukum bukan berarti TNI tidak berperan tetapi TNI berperan mem-backup sepenuhnya kepolisian,” paparnya lagi.
Arsul beralasan penyelesaian dengan pendekatan perang justru akan menimbulkan masalah lain. Dia menilai isu separatisme justru akan lebih menguat jika menggunakan pendekatan perang.
“Kenapa kok bukan pendekatan perang saja atau pendekatan militer karena kalau ini yang dilakukan maka menurut saya isu separatisme Papua di luar negeri itu justru akan lebih menguat,” ucapnya.
