Koma.id – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat dan juga mantan Ketua MPR RI Amien Rais kembali melontarkan kritik terhadap kondisi politik, hukum, dan ekonomi Indonesia.
Dalam wawancara di podcast Forum Keadilan TV yang tayang di YouTube pada Minggu (17/5/2026) malam, Amien menilai arah demokrasi Indonesia semakin menjauh dari cita-cita reformasi dan nilai-nilai Pancasila.
Dalam pernyataannya, Amien mengaku melihat adanya kecenderungan memburuk dalam tata kelola negara, mulai dari ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, hingga dominasi oligarki dalam kekuasaan politik nasional.
“Saya melihat Indonesia sekarang makin jauh dari semangat reformasi. Ketimpangan makin besar, hukum terasa tidak adil, dan oligarki terlalu dominan,” ujar Amien, dikutip Selasa (19/5/2026).
Ia menilai kondisi tersebut paling terasa dalam satu dekade terakhir pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia justru lebih banyak dinikmati pihak asing dibanding masyarakat Indonesia sendiri.
“Kita punya sumber daya alam luar biasa, tapi yang menikmati justru asing dan kelompok tertentu,” katanya.
Amien juga menyinggung kemungkinan munculnya gerakan people power apabila masyarakat merasa negara tidak lagi berpihak kepada keadilan dan kepentingan rakyat.
Menurut dia, situasi sosial-politik saat ini berbeda dengan tahun 1998 karena generasi muda sekarang dinilai lebih cepat memahami persoalan politik dan lebih berani menyampaikan kritik.
“Anak-anak muda sekarang jauh lebih cepat memahami keadaan. Kalau ketidakadilan terus terjadi, potensi ledakan sosial itu ada,” ujarnya.
Meski demikian, Amien mengaku masih menyimpan harapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut mengenal Presiden Prabowo cukup lama dan pernah mendampingi mantan Danjen Kopassus itu selama bertahun-tahun dalam dinamika politik nasional.
“Saya kenal Pak Prabowo cukup lama. Beliau punya wawasan kebangsaan dan geopolitik yang kuat,” kata Amien.
Namun, ia mengaku khawatir Presiden mulai dipengaruhi lingkar kekuasaan di sekitarnya. Amien secara khusus menyoroti keberadaan orang-orang dekat Presiden yang dinilai terlalu dominan dalam mengatur akses dan komunikasi di lingkungan Istana.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menciptakan personalisasi kekuasaan sekaligus menyaring informasi yang diterima Presiden.
“Yang saya khawatirkan itu lingkar di sekitar beliau. Jangan sampai informasi yang masuk hanya informasi yang disaring,” ujarnya.
Amien juga mengingatkan bahwa kepemimpinan nasional harus tetap terbuka terhadap kritik dan tidak terjebak pada kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.
Sebelumnya, sejumlah pengamat politik juga menyoroti tantangan pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan tuntutan reformasi kelembagaan. Isu konsolidasi elite, pengaruh oligarki, hingga keterbukaan ruang kritik menjadi sorotan publik dalam masa awal pemerintahan baru.
