Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga meluruskan kesalahpahaman yang beredar terkait foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memamerkan sebuah sepatu. Menurut Gus Ipul, sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari barang pengadaan Kementerian Sosial. Tetapi, kata Gus Ipul, merupakan pemberian khusus dari Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Amnesty International Desak Investigasi Independen Kematian Peserta Latsarmil Koperasi Merah Putih
“Saya ingin menyampaikan sepatu yang ada dalam foto, saya bersama Ibu Gubernur Jawa Timur itu adalah sepatu pemberian Ibu Gubernur Jawa Timur untuk siswa Sekolah Rakyat yang ada di Jawa Timur. Jadi itu adalah pemberian khusus dari Ibu Gubernur, dan itu bukan bagian dari pengadaan yang ada di Kementerian Sosial,” katanya.
Menanggapi isu dugaan markup atau penggelembungan harga pada proyek pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat, Gus Ipul memastikan seluruh tahapan dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga proses lelang berjalan transparan dan diawasi ketat oleh Inspektorat Jenderal, LKPP, BPKP, serta aparat penegak hukum. Kemensos juga telah menyerahkan seluruh dokumen pengadaan sepatu tahun 2025 tersebut kepada KPK untuk diusut jika terdapat kejanggalan.
“Sesuai arahan Presiden untuk tidak ada lagi praktik penyimpangan atau ‘otak-atik’ anggaran,” tegas Gus Ipul.
Selain meluruskan polemik sepatu, dalam kesempatan yang sama Gus Ipul juga menampik rumor mengenai adanya proyek pengadaan mobil listrik di lingkungan Kementerian Sosial. Gus Ipul mengklaim, mobil listrik yang ditumpanginya bersama Wakil Menteri Sosial untuk mendatangi KPK hari ini merupakan kendaraan operasional yang didapat dari hasil undian tak bertuan yang diserahkan pengelolaannya kepada Kementerian Sosial, bukan dibeli menggunakan APBN.
“Mobil listrik bukan pengadaan mobil listrik. Jadi mobil listrik yang kami pakai itu adalah mobil listrik merupakan hasil undian yang tidak tertebak,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul berterima kasih kepada KPK karena telah diberikan kesempatan untuk berkoordinasi sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi. Kemensos, kata Gus Ipul, menerima banyak masukan dan catatan dari KPK.
“Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi, kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, menutup seluruh celah, dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana,” tandas Gus Ipul.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo berharap hasil audiensi dapat direalisasikan agar pengadaan dalam program Sekolah Rakyat bebas dari praktik korupsi.
“Kita mendukung program-program yang baik ini. Namun di dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada suatu penyelewengan, tidak ada suatu penyimpangan, sehingga tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan, sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,” papar Ibnu.
