Koma.id | Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri Indonesia (ARDINDO), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa belanja barang dan jasa pemerintah tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan administrasi, melainkan instrumen besar untuk menggerakkan ekonomi nasional.
Dalam pertemuan dengan Kepala LKPP Sarah Sadiqa dan jajaran pejabat utama LKPP di Jakarta, Bamsoet menekankan pentingnya sinergi antara LKPP dan dunia usaha agar tata kelola pengadaan semakin tertib, terbuka, dan efisien.
“Nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat besar, lebih dari Rp1.200 triliun per tahun dari APBN dan APBD. Ini membuka ruang besar bagi pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM dan distributor nasional, untuk masuk ke rantai pasok pemerintah,” ujarnya. Rabu (15/04).
Bamsoet menilai pembenahan pengadaan tidak akan berjalan tanpa digitalisasi. Ia mendorong percepatan peralihan dari sistem manual ke sistem digital agar proses belanja pemerintah lebih cepat, aman, dan akuntabel. Hingga 2025, nilai transaksi melalui e-katalog nasional disebut telah menembus Rp500 triliun.
“Ke depan, kita harus bergerak menuju sistem yang sepenuhnya paperless dan berbasis digital,” tegasnya.
Selain itu, Bamsoet menekankan ekosistem toko daring pemerintah harus dibuka secara adil bagi semua pelaku usaha. Kesempatan ikut dalam pengadaan, menurutnya, mesti diberikan tanpa diskriminasi selama pelaku usaha memenuhi syarat dan mampu bersaing lewat kualitas produk.
Sebagai bentuk dukungan konkret, ARDINDO telah menyiapkan platform digital Ardindo Apps yang dirancang untuk terhubung dengan ekosistem toko daring LKPP. Platform ini memungkinkan pencarian produk, transaksi, hingga pengelolaan dokumen secara real time.
“Kerja sama pemerintah dan dunia usaha harus diarahkan pada satu tujuan yang sama, yakni membangun sistem pengadaan yang modern, efisien, dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Bamsoet.
