Koma.id – Peneliti forensik digital, Rismon Sianipar, membantah tudingan bahwa dirinya pernah menyebut mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mendanai Roy Suryo sebesar Rp 5 miliar terkait polemik kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo.
Rismon menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan kesalahpahaman atas pernyataannya yang beredar di publik.
Bantahan Tegas Rismon
Rismon menyatakan dirinya tidak pernah menuduh Jusuf Kalla (JK) memberikan pendanaan kepada Roy Suryo dalam kasus tersebut.
Ia menilai narasi yang berkembang telah dipelintir sehingga menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
“Saya tidak pernah menuduh Pak Jusuf Kalla membiayai Roy Suryo,” tegas Rismon, dikutip Senin (6/4/2026).
Menurutnya, pernyataan yang beredar di media sosial tidak mencerminkan apa yang sebenarnya ia sampaikan.
Polemik Berasal dari Video Viral
Isu ini mencuat setelah beredarnya potongan video di media sosial yang menarasikan seolah-olah Rismon menyebut adanya aliran dana Rp 5 miliar dari Jusuf Kalla kepada Roy Suryo.
Narasi tersebut kemudian memicu polemik dan mendapat perhatian luas publik.
Padahal, menurut Rismon, informasi tersebut tidak sesuai dengan konteks sebenarnya.
JK Bantah dan Siap Tempuh Jalur Hukum
Di sisi lain, Jusuf Kalla juga telah lebih dulu membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah memberikan dana kepada Roy Suryo untuk kepentingan apa pun terkait isu ijazah.
Bahkan, JK menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut.
“Itu tidak benar,” tegas JK terkait tudingan tersebut, Minggu (5/4/2026).
Langkah hukum disebut akan dilakukan guna mengklarifikasi sekaligus menjaga reputasinya.
Bagian dari Polemik Kasus Ijazah
Kasus ini merupakan bagian dari rangkaian polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah masuk ke ranah hukum.
Dalam kasus tersebut, sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, sempat dilaporkan dan diperiksa oleh kepolisian.
Namun dalam perkembangannya, sebagian perkara telah dihentikan melalui mekanisme SP3.
Imbauan Cermat Menerima Informasi
Polemik ini kembali menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menyerap informasi, terutama yang beredar di media sosial.
Kesalahan interpretasi maupun penyebaran potongan informasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan kesimpangsiuran dan konflik di ruang publik.
