Koma.id, Jakarta – Ketua Free Palestine Network (FPN), Furqon, menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) di tengah dinamika konflik global, khususnya di Timur Tengah.
Menurut Furqon, dalam situasi saat ini Indonesia perlu tetap mengambil sikap yang mandiri dan berdaulat dalam kebijakan luar negeri, tanpa terjebak dalam arus kepentingan kekuatan global tertentu.
“Indonesia harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam menentukan arah kebijakan luar negeri,” ujarnya.
Ia menilai, penting bagi pemerintah untuk mencermati secara kritis keberadaan BoP, baik dari sisi struktur, tujuan, maupun implikasinya. Furqon mengungkapkan bahwa BoP bukan merupakan lembaga resmi di bawah mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, melainkan inisiatif yang lahir dari figur politik tertentu, termasuk Donald Trump.
Dalam pandangannya, terdapat kesalahpahaman publik yang menganggap BoP sebagai “Dewan Perdamaian Gaza”. Ia menegaskan bahwa secara nomenklatur dan cakupan, BoP tidak secara spesifik berfokus pada Gaza maupun Palestina, melainkan memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam isu geopolitik global.
Furqon juga menyoroti substansi dari BoP yang dinilai belum memberikan jaminan konkret terkait kemerdekaan Palestina. Menurutnya, hal ini menjadi catatan penting dalam menilai relevansi forum tersebut bagi kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
Selain itu, ia mengangkat aspek tata kelola dan struktur organisasi BoP yang dipimpin oleh individu, yang menurutnya perlu dikaji dari perspektif prinsip-prinsip hubungan internasional dan konstitusionalisme negara.
“Perlu ada kehati-hatian dalam melihat bagaimana posisi negara dalam sebuah forum, terutama jika menyangkut relasi dengan entitas non-negara,” jelasnya.
Furqon juga mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan berbagai aspirasi publik, termasuk pandangan akademisi dan pengamat yang menaruh perhatian kritis terhadap BoP. Menurutnya, dialog terbuka dan kajian komprehensif penting dilakukan agar kebijakan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat.
Dalam konteks solusi, FPN merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan langkah evaluasi terhadap keterlibatan dalam BoP. Di sisi lain, ia juga mendorong Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendorong perdamaian dunia melalui jalur yang lebih independen dan berbasis pada kekuatan diplomasi historis bangsa.
Furqon menyinggung sejarah Indonesia sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika 1955 yang berhasil mendorong solidaritas negara-negara berkembang dan perjuangan kemerdekaan di berbagai belahan dunia.
Menurutnya, semangat tersebut dapat kembali dihidupkan melalui inisiatif diplomasi global yang lebih inklusif dan berorientasi pada perdamaian.
“Indonesia memiliki modal sejarah untuk menjadi penggerak perdamaian dunia. Ini bisa menjadi momentum untuk kembali memainkan peran strategis di tingkat global,” tutupnya.
Furqon menegaskan bahwa upaya mendukung kemerdekaan Palestina tetap harus menjadi prioritas, dengan pendekatan yang strategis, berdaulat, dan berpihak pada keadilan internasional.
