Koma.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi dana sebesar US$ 1 miliar untuk Board of Peace (BoP), lembaga internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo untuk meluruskan isu yang berkembang terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut. Ia menegaskan, tidak ada komitmen finansial yang pernah disepakati pemerintah Indonesia.
“Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran US$ 1 miliar,” tegas Presiden Prabowo, dikutip Senin (23/3/2026).
Menurutnya, posisi Indonesia dalam BoP lebih menitikberatkan pada kontribusi non-finansial, khususnya dalam bentuk pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik.
Presiden menjelaskan, Indonesia hanya berkomitmen mengirimkan prajurit TNI sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang berada di bawah koordinasi Dewan Perdamaian, khususnya untuk misi di Jalur Gaza.
Ia juga menegaskan bahwa absennya Indonesia dalam forum founding donors di Washington D.C. pada 19 Februari 2026 menjadi bukti bahwa tidak ada komitmen dana yang diberikan.
“Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi Indonesia tidak ada di situ. Waktu ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” ujar Presiden Prabowo.
Sejumlah laporan sebelumnya menyebutkan bahwa forum tersebut dihadiri oleh negara-negara donor awal yang menyatakan kontribusi pendanaan untuk mendukung operasional BoP. Namun Indonesia tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Pernyataan Presiden ini sekaligus menjawab spekulasi publik terkait potensi beban anggaran negara dalam keterlibatan Indonesia di inisiatif tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa partisipasi Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Di tengah dinamika geopolitik global, langkah Indonesia memilih kontribusi dalam bentuk personel ketimbang finansial dinilai sebagai upaya menjaga keseimbangan antara peran internasional dan kepentingan domestik.
