Koma.id – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan lambat. Lambannya proses tersebut memicu kekhawatiran adanya potensi manipulasi dalam pengungkapan kasus.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyampaikan bahwa hingga saat ini aparat penegak hukum dinilai belum menunjukkan progres signifikan dalam mengusut tuntas pelaku maupun aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
“Penanganan kasus ini terkesan lambat dan tidak transparan. Kami khawatir ada upaya manipulasi atau pengaburan fakta dalam proses penegakan hukum,” ujar Dimas dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026).
Ia menegaskan bahwa aparat seharusnya tidak hanya fokus pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi otak di balik serangan terhadap Andrie Yunus.
Menurut Dimas, berbagai temuan dari masyarakat sipil, termasuk hasil penelusuran rekaman CCTV dan investigasi lapangan, menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa peristiwa tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan terencana.
Senada dengan itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, juga menyoroti kejanggalan dalam proses penyidikan. Ia menilai terdapat sejumlah indikasi yang mengarah pada keterlibatan banyak pihak dalam kasus ini.
“Ada banyak kejanggalan. Dari pola kejadian, persiapan, hingga situasi di lokasi, ini tidak mungkin dilakukan oleh sedikit orang. Ini menunjukkan adanya dugaan keterlibatan jaringan yang lebih luas,” kata Isnur.
KontraS dan YLBHI pun mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, transparan, dan independen dalam mengusut kasus ini. Mereka menekankan pentingnya pengungkapan seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual, guna memastikan keadilan bagi korban.
“Kami mendesak agar kasus ini diusut tuntas, tidak berhenti pada pelaku lapangan saja. Harus ada keberanian untuk mengungkap siapa dalang di baliknya,” tegas Dimas.
Selain itu, masyarakat sipil juga meminta adanya pengawasan publik terhadap proses hukum yang berjalan, guna mencegah kemungkinan intervensi maupun penyimpangan dalam penanganan kasus.
