Komaid | Jakarta – Kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras, Andrie Yunus, pada 12 Maret 2024 lalu, kini memasuki babak baru. Investigasi terbaru mengungkap adanya indikasi kuatnya keterlibatan oknum intelijen negara yang bergerak dalam sebuah rantai komando yang terstruktur.
Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa serangan terhadap Andrie bukan merupakan tindak pidana biasa, melainkan sebuah operasi yang terencana. Berdasarkan penelusuran tim pencari fakta mandiri, ditemukan aktivitas mencurigakan dari belasan orang di sekitar lokasi kejadian sebelum eksekusi dilakukan.
“Kami menemukan ada sekitar 13 orang yang diduga terlibat dalam operasi ini. Mulai dari survei di beberapa titik seperti kantor Celios dan YLBHI, hingga eksekutor di lapangan,” ujar Dimas dalam program Bocor Alus Politik Tempo yang diunggah pada 28 Maret 2026.
Kejanggalan Penetapan Tersangka Pihak TNI melalui Pusat Polisi Militer (Puspom) telah menetapkan empat anggota Denma Bais sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, penetapan tersebut dinilai terburu-buru dan menimbulkan dugaan upaya lokalisir kasus agar tidak menyentuh tingkat pimpinan yang lebih tinggi.
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum ini. Ia mendesak agar kasus ini dibawa ke pengadilan koneksitas atau peradilan umum, mengingat korbannya adalah warga sipil.
“Dalam doktrin militer, tidak ada tindakan tanpa perintah. Kami khawatir penetapan empat tersangka ini hanya upaya untuk memutus mata rantai komando. Siapa yang memberi perintah dan apa motifnya harus diungkapkan secara tuntas,” tegas Isnur.
Temuan Pos Koordinasi di Jakarta Selatan Investigasi Majalah Tempo juga menemukan adanya sebuah rumah di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi pos koordinasi atau ‘Posko Satgas S’. Aset tersebut terkonfirmasi milik negara di bawah pengelolaan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.
Berdasarkan sumber di kepolisian, komunikasi para pelaku diduga berasal dari titik tersebut. Selain itu, kendaraan SUV hitam dengan plat nomor yang tidak terdaftar di database resmi (plat bodong) sempat terpantau keluar-masuk dari lokasi tersebut menjelang hari kejadian.
Tanggapan Istana Presiden dikabarkan telah meminta laporan langsung dari Panglima TNI dan Kapolri terkait kasus ini. Meski Presiden secara terbuka meminta aktor intelektual di balik serangan ini diusut, kalangan masyarakat sipil tetap mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) independen.
“Instruksi Presiden adalah batu uji. Apakah ini akan diusut hingga ke bohirnya atau hanya menghentikan pelaku lapangan (omon-omon). Tanpa TPF, independensi pengungkapan kasus ini sangat diragukan karena adanya ego sektoral antarlembaga,” pungkas Stefanus Pramono, jurnalis senior Tempo.
Saat ini, kondisi Andrie Yunus dilaporkan membaik setelah menjalani tiga kali operasi besar di RSCM, meski masih harus menjalani perawatan intensif akibat luka bakar kimia sebesar 20 persen dan kerusakan kornea mata yang cukup parah.
