Koma.id– Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai munculnya wacana perubahan posisi Polri dari di bawah Presiden diduga merupakan bentuk upaya sistematis mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, sejauh ini posisi Polri di bawah Presiden adalah amanat reformasi 1998 yang tidak seharusnya diutak-atik.
Fernando menyampaikan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden. Baginya sikap tersebut sejalan dengan semangat reformasi dan kebutuhan negara dalam menjaga keamanan nasional ke depan.
Ia menegaskan, tantangan keamanan ke depan akan semakin kompleks sehingga Polri harus berada langsung di bawah kendali Presiden agar pengambilan keputusan strategis berjalan cepat dan efektif.
“Bagaimanapun juga kebutuhan kepolisian ke depan akan semakin sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya di dalam bidang keamanan. Dan terkait dengan hal itu, memang sebes layaknya harus langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Fernando juga mengingatkan risiko politisasi jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu atau dibentuk kementerian khusus.
“Kalau di bawah salah satu kementerian atau dibentuk kementerian khusus terkait dengan hal itu, sangat mungkin ini dimanfaatkan oleh partai politik ataupun kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan partainya,” tegasnya.
Menurut Fernando, juga menekankan mekanisme pengawasan yang melibatkan Komisi III DPR RI justru menjadi pengaman agar Polri tidak mudah dipolitisasi oleh kekuasaan.
“Kalau di bawah Presiden, ada berbagai proses seleksi melalui Komisi III DPR RI, sehingga tidak bisa dipolitisasi oleh siapa pun dan dilakukan sesuai dengan undang-undang,” ujarnya.
Lebih jauh, Fernando menyayangkan adanya pihak-pihak yang terus mendorong perubahan posisi Polri. Ia menduga langkah tersebut bukan sekadar wacana akademik, melainkan bermuatan politik untuk menguncang pemerintahan Prabowo.
Ia bahkan meragukan niat kelompok yang mengusulkan alternatif penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.
“Saya sangat menyayangkan kalau ada pihak-pihak yang terus-menerus mengganggu, yang terus-menerus coba memberikan pengaruh-pengaruh terkait dengan posisi Kepolisian Republik Indonesia tidak langsung lagi di bawah Presiden karena ada upaya-upaya untuk mengganggu stabilitas pemerintahan Pak Prabowo Subianto saat ini,” kata Fernando.
