Koma.id — Sekitar 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/11) mulai pukul 10.00 WIB.
Aksi ini menjadi bagian dari Aksi Nasional Konfederasi KASBI dengan tema “Wujudkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh, Stop Eksploitasi, Upah Murah, dan Badai PHK!”
Dalam surat pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, KASBI menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi untuk mendesak pemerintahan Prabowo–Gibran dan DPR RI segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023.
Selain menuntut revisi regulasi ketenagakerjaan, massa juga mendesak kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar minimal 15 persen, serta penghentian gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dinilai semakin marak di berbagai sektor industri.
Dalam pernyataannya, KASBI menilai sistem kerja kontrak dan outsourcing yang berlaku saat ini semakin eksploitatif dan tidak memberikan kepastian bagi para pekerja. Mereka juga menuntut pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 dan 188, yang berkaitan dengan perlindungan buruh perempuan serta hak-hak pekerja di sektor maritim dan perikanan.
Heboh “Sale Indonesia” hingga “Buang Rupiah”, Haris Moti: Tidak Membangun Kedaulatan Bangsa
Selain itu, massa aksi menuntut penghentian kriminalisasi aktivis buruh yang selama ini memperjuangkan hak-hak pekerja di berbagai daerah.
Sekitar 5.000 peserta aksi diperkirakan hadir membawa spanduk, poster, bendera, baliho, serta mobil komando dan perlengkapan pengeras suara. Aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI, dan rencananya berlangsung hingga sore hari dengan pengawalan dari aparat kepolisian.
KASBI menyebut aksi ini sebagai bentuk konsolidasi nasional untuk mengawal agenda politik perburuhan di bawah pemerintahan baru. Mereka menegaskan, perjuangan akan terus dilakukan secara damai dan konstitusional hingga tuntutan buruh dipenuhi.
