KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Pelaksana Rakernas II Srikandi Pemuda Pancasila, Nilam Sari Lawira menyatakan dukungannya secara penuh terhadap agenda percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset yang saat ini sudah menjadi inisiatif DPR RI setelah sekian lama bakal regulasi tersebut mengendap di parlemen.
Salah satu alasan utama mengapa Nilam Sari menyatakan bahwa Srikandi Pemuda Pancasila mendukung penuh pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi tersebut, karena ada harapan besar agar angka tindak pidana korupsi di Indonesia bisa semakin ditekan.
“Dengan segera disahkannya UU Perampasan Aset, diharapkan kuantitas dan kualitas tindak pidana korupsi menjadi turun,” kata Nilam di tengah-tengah acara Rakernas II Srikandi Pemuda Pancasila (SPP) yang berlangsung di Jakarta pada 4-5 Oktober 2025 bertempat di Hotel Sultan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat.
Menurut Nilam yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, angka kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan pola korupsinya pun cukup menggelengkan kepala. Betapa tidak, para koruptor nyaris tidak pernah bermain sendiri, bahkan ada yang sampai melakukannya dengan sindikat yang jelas merugikan rakyat dan keuangan negara.
“Saya sebenarnya sangat malu membaca media massa. Betapa banyaknya pelaku rasuah itu di Indonesia. Mereka saking banyaknya, bisa berkomplot, bekerja sama, dan menggoda oknum penegak hukum untuk terlibat di dalamnya,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa korupsi menjadi salah satu aspek penting dari hambatan pembangunan nasional. Keuangan negara digarong hingga pemerintah akan sangat kesulitan mensejahterakan rakyatnya sendiri.
“Akibatnya Pemerintah kesulitan memajukan bangsa kita, karena hampir di seluruh leading sector, ada tikusnya,” tutur Nilam.
Lebih lanjut, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Srikandi Pemuda Pancasila ini mengatakan bahwa tak jarang para pelaku korupsi tersebut menekan atau malah bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar setidaknya mereka aman dari pemberantasan korupsi. Hal ini menjadi catatan tersendiri mengapa Srikandi Pemuda Pancasila sangat ingin agar RUU Perampasan Aset tersebut segera disahkan, agar negara tidak hanya menyeret pelaku korupsi ke jeruji besi, melainkan dapat menggasak aset mereka yang berasal dari tindak pidana kejahatan yang telah dilakukan.
“Mereka, bisa melawan dengan berbagai siasat, agar Pemerintah tidak sanggup lagi menegakkan hukum. Itu terjadi, dugaan saya, ya arena para koruptor itu punya harta simpanan banyak, selain uang hasil korupsi,” tukasnya.
“Jadi kalau memberantas korupsi, selain mengembalikan uang yang dia korupsi, ya disita juga semua asetnya,” sambung Nilam.
