KOMA.ID, JAWA TENGAH – Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istiyanto menyatakan bahwa sejak awal memang pihaknya tidak berencana menggelar aksi demonstrasi jilid II yang sempat viral di media sosial.
Bahkan ia menyatakan bahwa rencana aksi tanggal 25 Agustus 2025 yang sempat viral murni inisiasi pribadi dari Ahmad Husain Hafid.
“Untuk tanggal 25 itu bukan inisiasi dari kami, tapi inisiasi pribadi mas Husain, tidak melalui koordinasi dengan kami,” kata Teguh dalam keterangan persnya di Pati, Selasa (19/8/2025) malam.
Ia menyatakan bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sejak awal memang menginginkan Kabupaten Pati kondusif. Sementara tanggal 13 Agustus 2025 kemarin adalah bagian dari eksistensi sikap masyarakat Pati yang menginginkan agar Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Pati, atau dilengserkan.
“Kita justru kita maunya di Pati bisa kondusif. Untuk tanggal 25 itu bukan inisiasi dari kami,” ujarnya.
Terkait dengan tuntutan utama elemennya sampai dengan saat ini, Teguh menyatakan bahwa hal itu masih sama, yakni adanya pergantian jabatan Bupati Pati yang saat ini dipegang oleh Sudewo.
Teguh pun meyakini bahwa apa yang disuarakan tersebut merupakan representasi dari mayoritas masyarakat Pati. Hal ini dilihat dari antusiasme masyarakat dalam aksi unjuk rasa pekan lalu di depan pendopo Kabupaten Pati hingga berujung chaos.
“Kami tujuannya sudah sepakat untuk unjuk aspirasi, semua warga sudah merepresentasi masyarakat Pati, tujuannya adalah pergantian Bupati Pati,” tegasnya.
Sementara untuk dukungan masyarakat Pati yang diklaim masih mengalir kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh menilai hal itu menjadi titik penentu bahwa perjuangan pihaknya untuk melengserkan Sudewo masih mendapatkan legitimasi dari publik.
“Itu menunjukkan bahwa kami masih dipercaya oleh masyarakat Pati,” tukasnya.
Untuk proses sosial politik yang dilakukan saat ini, Teguh menyampaikan bahwa langkah untuk melakukan impeachment terhadap Sudewo tetap digalakkan melalui pengawalan di DPRD Kabupaten Pati, yakni lewat Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang sampai dengan saat ini masih berjalan.
Di samping itu, Teguh juga menyatakan desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penerimaan suap gratifikasi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2022-2024, di mana saat ini status hukum Sudewo masih sebagai saksi.
Lantas terkait dengan tudingan bahwa demonstrasi hingga aliansinya itu ditunggangi oleh kepentingan politik dan mendapatkan pendanaan untuk aktivitasnya saat ini, Teguh menyatakan hal itu sebagai fitnah, sekaligus menjadi ujian yang harus diterima sebagai bagian dari risiko perjuangan.
“Kami terima dengan baik. Kami sudah (anggap sebagai) risiko bagi kami, bahwa fitnah dan pencemaran nama baik itu jadi risiko bagi kami. Kami akan tegar menghadapi ujian-ujian kami,” pungkasnya.
