Koma.id, Jakarta – Aroma perpecahan kian terasa di tubuh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan. Setidaknya 10 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus menyatakan angkat kaki dari aliansi setelah Musyawarah Nasional yang rampung pada 19 Juli 2025. Alasannya? Mereka kecewa karena forum mahasiswa terbesar itu dianggap telah mencederai independensi gerakan dengan mengundang pejabat pemerintah ke dalam agenda tertingginya.
Namun, tak semua mundur. Justru di tengah badai pengunduran diri, sejumlah kampus dari Sulawesi dan Kalimantan justru tampil percaya diri: mereka menyatakan tetap setia bersama BEM SI Kerakyatan!
Koordinator Wilayah BEM SI Sulawesi, Nabil Al Mahmud, menegaskan bahwa BEM SI bukan sekadar wadah teknis atau ajang kumpul semata, melainkan ruang ideologis perjuangan mahasiswa untuk membela kepentingan rakyat.
“Ini bukan soal siapa yang diundang, tapi tentang arah gerakan. BEM SI harus tetap menjadi wadah perjuangan kerakyatan,” ujar Nabil.
Hal senada juga ditegaskan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Syamry, yang menyebut keluar-masuknya anggota adalah hal lumrah dalam dinamika organisasi. Namun ia mengingatkan: “Gerakan mahasiswa jangan sampai terkooptasi. Harus tetap berpijak pada semangat kerakyatan yang organik.”
Sementara dari Pulau Kalimantan, Rampai izki, Koordinator Wilayah BEM SI Kalimantan Selatan periode 2025–2026 menyatakan, meski sikap resmi wilayah belum difinalkan, Kalsel tetap memilih bertahan dalam barisan perjuangan aliansi BEM SI Kerakyatan.
“Kami belum melihat alasan cukup kuat untuk mundur. Prinsip kami jelas, selama BEM SI tetap berjuang bersama rakyat, kami akan tetap bersama,” ujar Rizki.
Dengan dinamika yang makin panas, publik kini menantikan: akankah BEM SI Kerakyatan tetap solid? Ataukah gerakan mahasiswa terbesar ini benar-benar kembali terbelah?
