KOMA.ID, JAKARTA – Presiden Federasi Serikat Pekerja dari Asosiasi Pekerja Indonesia (FSP ASPEK indonesia) Abdul Gofur memberikan respons atas kabar PHK masal terhadap Presenter, Reporter, Tenaga Ahli, dan pegawai dengan status kontrak, Outsourcing, serta Kontributor, di Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI.
Menurutnya, PHK massal tersebut disinyalir merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh negara terhadap kementerian dan lembaga Negara.
“ASPEK Indonesia menyayangkan dan sangat kecewa terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen TVRI dan RRI yang melakukan PHK kepada pegawai kontrak dan kontributor. Apalagi mereka telah lama mengabdi di kedua lembaga tersebut, pun dengan upah yang kecil mereka bertahan untuk bersama memajukan TVRI dan RRI,” kata Gofur dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).
Yang ia juga sayangkan adalah, pemecatan mereka cenderung ugal-ugalan, karena pesan tentang pemecatan dilakukan dengan cara instan yakni melalui kirian pesan WhatsApp.
“Parahnya lagi PHK kepada pegawai dilakukan hanya melalui pesan WhatsApp, seperti surat edaran dirut RRI kepada kasatker diseluruh Indonesia yang tersebar melalui pesan whatsapp,” ujarnya.
Dalam rangka untuk efisiensi, Gofur berpendapat bahwa manajemen seharusnya mencari opsi lain ketimbang melakukan pemecatan semacam itu. Karena ini akan semakin memperburuk kondisi masyarakat, khususnya keluarga para pekerja di TVRI maupun RRI.
“Harusnya manajemen bisa menempuh cara lain untuk melakukan efisiensi sebelum memutuskan untuk mem-PHK pegawainya, karena dampak PHK tersebut bukan hanya kepada diri pegawainya, tetapi nasib keluarganya di rumah,” tuturnya.
Di sisi lain, Gofur juga menilai bahwa pemerintah perlu mencari cara lain untuk memastikan para pekerja di TVRI dan RRI tidak langsung didepak dari pekerjaannya. Jika memang latar belakang dari PHK massal tersebut adalah karena efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden, maka seharusnya tidak langsung berdampak pada para pekerja itu.
“Jika benar PHK yang terjadi dampak dari pemangkasan anggaran yang besar besaran dari Negara terhadap TVRI dan RRI dimana anggaran tersebut untuk menutupi defisit anggaran Negara, seharusnya Negara bisa menempuh cara lain untuk melakukan efisiensi, seperti mengurangi gaji dan fasilitas pejabat Negara, perjalanan dinas para pejabat, atau mengambil uang Negara dari para koruptor,” usulnya.
Oleh sebab itu, ia pun memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melihat realitas tersebut dan mengambil langkah strategis untuk tetap bisa menyelamatkan para pekerja di TVRI maupun RRI.
“Untuk menyelamatkan para pegawai TVRI dan RRI FSP ASPEK Indonesia meminta Presiden turun tangan membantu agar para pegawai tersebut tidak di PHK dan dapat kembali bekerja, agar mereka bisa kembali menafkahi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya,” pungkasnya.
