Koma.id, Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan mendukung Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terkait dengan korupsi.
“Termasuk upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten yang melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan sport center dan pembebasan tanah Situ Ranca Gede Jakung (yang menyeret nama Wawan),” tegas Fernando, hari ini.
Namun, ia mempertanyakan kenapa penyelidikan dan pemanggilan saksi Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan dilakukan pada saat momentum Pilkada yang salah satu calon Gubernur Banten adalah istri Wawan, Airin Rachmi Diany.
“Jangan-jangan pemanggilan Wawan pada masa pemilihan Gubernur Banten memiliki tujuan politik yang diharapkan akan memberikan dampak negatif bagi Airin,” ucapnya lagi.
Seharusnya, lanjut Fernando, Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyelidikan terhadap suatu perkara menghindari potensi bersinggungan dengan kepentingan politik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Pemilihan kepala daerah tinggal enam hari lagi, seharusnya Kejari Banten bisa menunda pemanggilan Wawan setelah selesai pilkada untuk menghindari prasangka bahwa penyelidikan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan sport center dan pembebasan tanah Situ Ranca Gede Jakung untuk kepentingan politik,” sebutnya.
Disisi lain, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto justru menyebut bahwa alangkah lucunya negeri ini kasus hukum dimunculkan pada saat pilkada banten. Padahal pembangunan pengadaan ini dilakuan pada tahun 2008 sampai dengan 2011 untuk pembangunan sport center.
“Kenapa Kajati Banten baru menaikkan kasus tersebut saat pilkada banten berlangsung? Apakah karena faktor politik yang sangat kental? Jangan sampai kasus tersebut naik karena tekanan politik dan request dari paslon yang bersaing saat ini,” pungkasnya.
