KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif organisasi Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto mengkritisi alasan pembentukan 750 batalyon baru oleh Kementerian Pertahanan dan TNI yang dikaitkan dengan situasi keamanan nasional dan meningkatnya kriminalitas.
Menurut Hari, pendekatan pemerintah dalam menjawab tantangan sosial saat ini justru dinilai semakin menjauh dari pola komunikasi yang sehat dengan masyarakat.
“Makin auto pilot arahannya. Ini malah menjauhkan cara berkomunikasi pemerintahan yang semestinya menempatkan TNI dalam wilayah NKRI. Presiden jangan semakin menjauh dari rakyatnya,” kata Hari Purwanto dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).
Ia menilai, meningkatnya aksi kriminalitas seperti begal tidak bisa semata-mata dijawab dengan pendekatan keamanan dan penambahan kekuatan militer. Menurutnya, akar persoalan justru berada pada tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
(Foto : Dok.Kementerian Pertahanan RI)
“Meningkatnya begal dan kriminal pasti faktor ekonomi. Dan kita tidak sadar bahwa cara membuka ruang ekonomi harus selebar-lebarnya,” ujarnya.
Hari juga menyoroti kondisi ketimpangan ekonomi yang semakin terlihat di tengah masyarakat, terutama melalui media sosial yang menurutnya membuat generasi muda semakin sadar terhadap disparitas sosial.
“Medsos kita memperlihatkan ketimpangan ekonomi yang nyata, apalagi Gen Z kita membaca situasi jaman yang berubah,” tuturnya.
Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan pendekatan lama dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang kini terus berkembang.
“Jika tantangan jaman ini kita jawab dengan cara lama dan tidak komunikatif, jangan salahkan kejahatan dan kriminal makin meningkat,” tandasnya.
