Koma.id, JAKARTA – Kaukus Muda Indonesia (KMI) memberikan respons positif terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tetap memercayakan posisi pimpinan Korps Bhayangkara kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah taktis pemerintah dalam menjamin iklim sosial-politik yang kondusif di tengah masa transisi pemerintahan baru.
Selain faktor keberlanjutan jabatan, wacana penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Kapolri juga dinilai sebagai sinyal kuat adanya keselarasan visi antara istana dan markas besar kepolisian. Penghargaan tertinggi kedua dari negara tersebut mempertegas status legitimasi atas capaian kinerja operasional kepolisian selama beberapa tahun terakhir.
Heboh! Investasi Bodong Koperasi BLN Putar Dana Rp4,6 Triliun, 41 Ribu Nasabah Jadi Korban
Ketua Umum KMI, Edi Homaidi, menilai keputusan Presiden Prabowo didasarkan pada pertimbangan matang mengenai pentingnya jaminan keamanan nasional sebagai fondasi pembangunan. “Kami dari Kaukus Muda Indonesia mendukung penuh langkah Presiden Prabowo mempertahankan Kapolri. Stabilitas negara adalah kunci utama agar program Asta Cita bisa berjalan lancar tanpa adanya guncangan politik atau transisi internal yang tidak perlu,” ujarnya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
KMI memandang, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, institusi kepolisian terbukti andal dalam memitigasi potensi konflik horizontal serta menyukseskan berbagai agenda besar berskala nasional. Ketahanan organisasi tersebut dalam menghadapi dinamika publik dianggap menjadi poin krusial mengapa penyegaran di pucuk pimpinan belum mendesak untuk dilakukan.
Edi Homaidi menambahkan, rencana penganugerahan Bintang Mahaputera merupakan simbol kepercayaan yang sangat layak diberikan atas pengabdian panjang Kapolri. “Rencana pemberian Bintang Mahaputera ini adalah bukti nyata bahwa Presiden mengapresiasi loyalitas tegak lurus dan prestasi Polri dalam menjaga keutuhan NKRI. Ini menjadi suntikan moral yang besar bagi seluruh personel kepolisian di lapangan,” katanya.
Lembaga kajian kepemudaan ini juga menggarisbawahi bahwa bertahannya Kapolri bakal memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi global di tanah air. Ritme kerja yang sudah solid dinilai tidak boleh melambat akibat adanya proses adaptasi struktural yang baru, terutama saat fokus negara sedang diarahkan pada penguatan sektor ekonomi makro.
“Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebijakan presiden mempertahankan Kapolri adalah bentuk keberpihakan kepada stabilitas nasional yang dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat kecil di akar rumput,” tegas Edi dalam pernyataan resminya.
Di akhir keterangannya, Edi mengajak seluruh elemen kepemudaan untuk ikut mengawal kinerja kepolisian agar tetap profesional dan responsif dalam melayani publik. “KMI akan terus berdiri bersama pemerintah dan kepolisian untuk menjaga marwah institusi ini. Kami siap menjadi mitra strategis dalam mengawal reformasi kultural Polri demi mewujudkan Indonesia yang aman dan maju,” pungkasnya.
