Koma.id – Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait keberadaan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang disebut mampu menurunkan angka pembegalan menuai kritik luas di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (19/5/2026).
Sejumlah warganet mempertanyakan keterlibatan TNI dalam urusan keamanan lingkungan dan penanganan kriminalitas yang dinilai menjadi kewenangan kepolisian.
Heboh! Investasi Bodong Koperasi BLN Putar Dana Rp4,6 Triliun, 41 Ribu Nasabah Jadi Korban
Perdebatan itu ramai muncul dalam unggahan video TikTok yang menampilkan pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait pembentukan batalyon teritorial di berbagai kabupaten. Dalam video tersebut, Menhan menyebut keberadaan batalyon diharapkan dapat membantu menciptakan stabilitas keamanan hingga menekan aksi kriminalitas seperti begal.
Pernyataan tersebut kemudian memicu ratusan komentar dari warganet. Sebagian mempertanyakan pembagian tugas antara TNI dan Polri.
“Patroli itu urusan Polri, jangan ngarang-ngarang,” tulis akun baratah0808 dalam kolom komentar.
Komentar lain juga menilai fungsi utama TNI seharusnya difokuskan pada pertahanan negara, bukan keamanan sipil sehari-hari.
“TNI itu alat pertahanan negara khusus berperang ke luar, polisi yang tugasnya di dalam negara,” tulis akun ANANIAS.
Sementara akun lain mempertanyakan urgensi penambahan batalyon jika fungsi keamanan sudah dijalankan kepolisian.
“Buat apa polisi kalau banyak batalyon,” tulis akun yussarh763.
Ada pula netizen yang meminta pemerintah lebih fokus memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global.
“Fokuslah pak, lihat negara luar. Pertahanannya sudah canggih,” tulis akun YoWenShop.
Kekhawatiran warganet semakin luasnya keterlibatan militer dalam urusan sipil. Warganet mempertanyakan tujuan pembangunan batalyon teritorial jika dikaitkan dengan penanganan kriminalitas masyarakat.
