Koma.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah membangun 5.000 desa nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Heboh! Investasi Bodong Koperasi BLN Putar Dana Rp4,6 Triliun, 41 Ribu Nasabah Jadi Korban
Presiden Prabowo mengatakan pemerintah ingin memastikan kesejahteraan petani dan nelayan meningkat karena keduanya memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Kita ingin petani dan nelayan hidup lebih sejahtera karena mereka adalah tulang punggung ketahanan pangan bangsa,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Ia menyoroti masih banyak persoalan yang dihadapi nelayan, mulai dari keterbatasan akses bahan bakar, fasilitas pelabuhan, penyimpanan hasil tangkapan, hingga kebutuhan dasar untuk menunjang aktivitas melaut.
Sebagai langkah konkret, pemerintah berencana membangun 5.000 desa nelayan di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Presiden, sebagian program tersebut bahkan mulai dijalankan pada tahun ini.
“Kita akan membangun desa-desa nelayan agar mereka memiliki fasilitas yang lebih baik dan kehidupan yang lebih layak,” ujarnya.
Program pembangunan desa nelayan itu disebut akan terintegrasi dengan penguatan infrastruktur pesisir, peningkatan akses logistik, penyediaan cold storage, serta dukungan pembiayaan bagi nelayan kecil. Pemerintah juga ingin memperkuat rantai distribusi hasil laut agar nilai jual produk perikanan meningkat.
Selain itu, pemerintah menilai pembangunan desa nelayan menjadi bagian dari strategi pemerataan ekonomi sekaligus pengurangan kemiskinan di kawasan pesisir yang selama ini masih menghadapi tingkat kerentanan cukup tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan kebijakan fiskal pemerintah ke depan akan diarahkan untuk memperkuat sektor produktif nasional, termasuk pertanian, perikanan, dan industri pangan berbasis kerakyatan.
