Koma.id, Jakarta – PDIP menggelar kegiatan diskusi bertajuk “Kudatuli, Kami Tidak Lupa” di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu kemarin.
Dalam diskusi tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan peristiwa Kudatuli atau kerusuhan 27 Juli 1996 sebagai kasus pelanggaran HAM berat.
Dia juga menyinggung soal reformasi. Ribka menilai, jika tidak ada reformasi maka tidak akan ada anak tukang kayu menjadi presiden.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian mengungkapkan hasil kajian masa lalu yang menyatakan ada pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.
Sedangkan, Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan refleksinya atas peristiwa Kudatuli. Melalui peristiwa Kudatuli, Bivitri mengatakan hukum jadi senjata penguasa yang ironinya masih bisa dilihat pada saat ini.
