Gulir ke bawah!
BeritaPolitik

Revisi Undang-Undang TNI Langkah Buru-buru dan Terpaksa

7074
×

Revisi Undang-Undang TNI Langkah Buru-buru dan Terpaksa

Sebarkan artikel ini

Koma.id- Penyisipan perubahan dalam Undang-Undang TNI menjadi Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR RI dinilai sebagai keputusan yang tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan. Revisi ini juga menunjukkan ketidaksiapan DPR dalam menerapkan reformasi TNI.

Koordinator Program Reformasi Sektor Keamanan Imparsial, Husein Ahmad, menyatakan bahwa penempatan perwira TNI yang masih aktif dalam jabatan sipil tidak memperhitungkan spesialisasi, kemampuan, pengalaman, dan masa pengabdian ASN di instansi terkait.

Silakan gulirkan ke bawah

Selain itu, hal ini juga dapat mengganggu pola rekrutmen dan pengembangan karir ASN yang seharusnya berjenjang, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kurangnya motivasi di kalangan ASN terkait dengan kemajuan karir dan pangkat di instansi mereka.

“Dampak lain dari penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil adalah timbulnya tarik menarik kewenangan/ yurisdiksi perwira yang terlibat tindak pidana (termasuk korupsi) apakah diadili di peradilan umum atau peradilan militer. Hal ini mengingat hingga saat ini belum ada revisi terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” kata Husein, Senin (3/6/2024).

Berdasarkan UU tersebut, Husein menjelaskan bahwa prajurit TNI yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum, baik militer maupun umum, diadili di peradilan militer. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang bertugas dalam jabatan sipil ketika terlibat dalam tindak pidana.

Selain itu, terkait dengan usulan untuk menambah usia pensiun prajurit TNI menjadi 60 tahun, Husein mengatakan bahwa usulan perpanjangan masa dinas tersebut dapat menyebabkan ketidak-efisiensian dalam TNI dan meningkatkan beban anggaran di sektor pertahanan. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan stagnasi dalam kemajuan karir dan pangkat yang berpotensi menyebabkan surplus perwira TNI tanpa jabatan.

“Dalam hal surplus perwira tanpa jabatan, hal ini sesungguhnya telah menjadi masalah lama di dalam TNI, dan langkah yang dilakukan sebelumnya yaitu dengan mengkaryakan mereka di luar instansi militer seperti pada jabatan sipil justru hanya memunculkan masalah baru,” paparnya.

Oleh karena itu, Imparsial mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU TNI. Selain karena masa jabatan DPR RI periode 2019-2024 akan berakhir segera, yang akan mengakibatkan minimnya partisipasi publik, usulan perubahan tersebut juga bertentangan dengan prinsip negara demokrasi dan dapat menghambat proses reformasi TNI.

Husein menegaskan bahwa langkah yang lebih baik adalah bagi DPR dan pemerintah untuk mendorong agenda reformasi TNI yang tertunda, seperti pembentukan UU Tugas Perbantuan, reformasi sistem peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial (Koter), serta melakukan evaluasi dan koreksi menyeluruh terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pokok TNI.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.