Gulir ke bawah!
Nasional

Pengamat Sebut Kesaksian 4 Menteri di MK Patahkan Narasi Penyalahgunaan Bansos

2227
×

Pengamat Sebut Kesaksian 4 Menteri di MK Patahkan Narasi Penyalahgunaan Bansos

Sebarkan artikel ini

Koma.id – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, kesaksian empat menteri Kabinet Indonesia Maju di sidang sengketa Pilpres 2024 dinilai mematahkan narasi penyalahgunaan bansos yang kerap disinggung tim hukum paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurut Adi, pemanggilan empat menteri juga justru menjadi bumerang bagi kedua kubu tersebut.

Silakan gulirkan ke bawah

Sebab, penjelasan empat menteri justru menguntungkan paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Karena penjelasan empat menteri sangat prosedural, sesuai regulasi, dan kebijakan bansos sudah sesuai persetujuan DPR,” ujar Adi dalam keterangannya, dikutip Senin (8/4/2024).

Adi menambahkan, penjelasan dari empat menteri itu cukup valid dan komprehensif sehingga menggugurkan tuduhan penyalahgunaan bansos yang melanggar UU APBN dan menguntungkan paslon 02, Prabowo-Gibran.

“Justru penjelasan empat menteri itu mempertebal bansos memang on the right track dan tidak ada unsur politisnya. Dan membantah bahwa ada politisasi bansos. Apalagi data yang disampaikan empat menteri itu cukup valid dan komprehensif,” ucapnya.

Adi juga berpendapat, pemanggilan empat menteri tersebut bukan atas dasar mengabulkan permintaan kubu 01 dan 03.

Melainkan, karena inisiatif dari MK untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel terkait polemik bansos.

“Saya justru bersyukur dan berterima kasih kepada MK karena ini kan inisiatif, ini kan keinginan dari MK untuk menampilkan kepada publik bahwa persoalan bansos itu tak ada yang ditutup-tutupi, dan yang paling penting ini adalah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi yang sebenarnya ingin ditunjukkan MK biar semuanya terang benderang,” ungkapnya.

Adi menilai, pemaparan dari empat menteri itu juga memberi penjelasan yang menyeluruh terkait bansos menjadi tidak sepotong-potong seperti yang dituduhkan oleh penggugat.

Karena itu, sejak awal MK telah melakukan disclaimer bahwa ketika empat menteri yang terkait dengan bansos ini dipanggil ini bukan karena mengabulkan permohonan dari kubu 01 dan kubu 03.

“Nggak ada hubungannya, ini murni keinginan dari hakim konstitusi supaya tahu penjelasannya itu utuh komprehensif, tidak penjelasan sepotong-sepotong dari kubu yang selama ini gugat terkait dengan hasil pemilu di MK,” tutur Adi.

Adi mengatakan, selama ini informasi tentang bansos hanya sepotong-sepotong atau disampaikan ke masyarakat untuk kepentingan politik dan kepentingan kampanye oleh pihak tertentu.

“Oleh karena itu kalau kemudian para menteri ini bercerita menuturkan terkait dengan bagaimana hal ihwal terkait dengan pendanaan, pendistribusian termasuk menteri-menteri terkait di dalamnya itu dilibatkan atau tidak, MK ini akan menjadikan satu referensi bahwa nanti mereka itu bagaimana dalam memutuskan gugatan sengketa pemilu yang digugatkan oleh kubu 1 dan 3 pada umumnya,” paparnya.

“Dan setahu saya MK ketika memanggil empat menteri ini kan nggak ada kaitannya dengan gugatan-gugatan sengketa hasil pemilu, supaya MK bisa tunjukkan bansos itu dari hulu ke hilir diketahui kepada publik dari hulu ke hilir transparansinya, akuntabilitasnya bisa diakses dan bisa didengarkan oleh siapa pun,” imbuhnya.

Selain itu, Adi menjelaskan, hal ini juga menepis dugaan istana mengkoordinir menteri terkait menyalurkan bansos untuk kepentingan pemenangan Prabowo-Gibran.

Gugatan materi sengketa hasil pemilu tak ada kaitannya dengan presiden maupun istana. Yang digugat adalah KPU.

Namun, Adi kembali menerangkan, karena ini demi kepentingan untuk transparansi dan akuntabilitas, MK mencoba untuk menghadirkan orang-orang yang selama ini dianggap tahu paham persis terkait dengan anatomi dan struktur, bagaimana kebijakan dengan bansos.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.