Gulir ke bawah!
HukumNasional

Sikapi Vonis Mati AKP Andri Gustami, Anang Iskandar : Pidana Mati Tak Berlaku untuk Pelaku Narkoba

262
×

Sikapi Vonis Mati AKP Andri Gustami, Anang Iskandar : Pidana Mati Tak Berlaku untuk Pelaku Narkoba

Sebarkan artikel ini
Anang Iskandar

Koma.id – Pakar hukum pidana Narkotika yang juga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) era tahun 2012 Komjen Pol Purn Anang Iskandar menegaskan hukuman pidana mati tidak berlaku terhadap pelaku kejahatan narkotika. Hal tersebut, lanjut Anang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 yang menjadi sumber hukum bagi terbitnya UU Nomor 35 Tahun 2009.

Anang mengingatkan kepada para penegak hukum terutama hakim dalam mengadili kasus narkoba agar benar-benar memahami marwah dan substansi UU Narkoba secara detail dan mendalam. Agar putusan yang dihasilkan justru telah melanggar dan menafikkan aturan.

Silakan gulirkan ke bawah

“Secara yuridis pidana mati tidak berlaku di Indonesia, diancam dihukum mati, yes. Dihukum mati, no, disini aparat penegak hukum dan masyarakat harus paham agar tidak menjadi hal buruk dan mendzolimi,” kata Anang.

Pernyataan Anang Iskandar ini menanggapi vonis pidana mati yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung terhadap mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami pada Kamis, 29 Februari 2024.

Lebih lanjut Anang memaparkan bahwa sumber hukum UU Nomor 35 tahun tahun 2009 tentang narkotika adalah UU Nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang merubahnya.

“Maknanya sejak berlakunya UU Nomor 8 tahun 1976, Indonesia baru mengkriminal orang memiliki narkotika baik untuk dikonsumsi maupun untuk diedarkan atau diperdagangkan,” katanya.

Anang mengingatkan bahwa memiliki narkotika untuk dikonsumsi sendiri, bukan merupakan kejahatan.

“Mereka adalah korban narkotika yang membuat mereka ketagihan atau sakau, hal ini terjadi akibat lingkungan, pengguna dikenal sebagai kenakalan sedangkan peredaran obat jenis narkotika diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan,” kata Anang.

Anang yang juga staf pengajar Hukum Narkotika di Universitas Trisakti ini mengingatkan bahwa UU narkotika tergolong sebagai kejahatan khusus. “Dimana ancamannya secara pidana tetapi pemidanaannya keluar dari hukuman pidana, jadi beda dengan kasus pidana umum,” tegasnya.

“Penyalah guna adalah korban narkotika. Ia dipidana dengan pidana alternatif berupa menjalani rehabilitasi atas putusan atau penetapan hakim,” tambahnya.

Sedangkan pengedar narkotika, lanjut Anang, bisa dipidana dengan pidana khusus. Hukumannya berupa pengekangan kebebasan atau hukuman badan atau hukuman penjara dikomulatifkan.

“Bahkan bisa juga dengan perampasan aset hasil kejahatannya dengan pembuktian terbalik di pengadilan serta pemutusan jaringan peredarannya,” paparnya.

Diketahui, Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami dipidana mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung pada Kamis, 29 Februari 2024. Andri terlibat dalam perkara peredaran narkotika jaringan Fredy Pratama.

Anang menegaskan bahwa pidana mati perkara narkotika tersebut bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 dimana sumber hukumnya adalah UU Nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang merubahnya.

“Dimana pasal 36 menyatakan hukuman bagi pengedar narkotika adalah hukuman pengekangan kebebasan atau hukuman badan,” tegasnya.

Terdakwa Andri dalam perkara narkotika dituntut pasal berlapis yakni Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dikenakan Pasal 137 huruf A juncto Pasal 136 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peran Andri sebagai pengawal ataupun meloloskan narkotika milik jaringan Fredy Pratama sejak bulan Mei hingga Juni 2023.

Andri Gustami tercatat melakukan delapan kali pengawalan dengan sabu yang berhasil diloloskan sebesar 150 kg dan pil ekstasi sebanyak 2.000 butir. Dia berhasil mengantongi uang sebesar Rp1,3 miliar dari jaringan Fredy Pratama.

Indonesia adalah negara berdaulat, dimana konvensi internasional tunduk pada yuridiksi hukum yang berlaku di Indonesia.

Masalahnya, Konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang merubahnya telah diadopsi menjadi UU Nomor 8 tahun 1976, dalam pasal 36 menyatakan bahwa hukuman bagi kejahatan narkotika adalah hukuman pengekangan kebebasan atau hukuman badan, atau lebih dikenal sebagai hukuman penjara.

Artinya pemerintah menundukan diri mengikuti hukum internasional bahwa pidana mati tidak berlaku pada lingkup tindak pidana narkotika.

Pengedar diancam pidana mati Yes karena masuk dalam yuridiksi hukum pidana. Dipidana mati, No karena sumber hukumnya UU Nomor 8 tahun 1976.

“Kalau selama ini hakim dilingkungan Mahkamah Agung menerapkan pidana mati bagi pengedar narkotika dan terakir tanggal 29 februari 2024 AKP Andri Gustami dijatuhi pidana mati, lantas tafsir siapa yang digunakan oleh Mahkamah Agung,” kata Anang dengan nada bertanya.

“Saya menyarankan kepada Presiden dan DPR meluruskan pemidanaan perkara narkotika, agar tidak bertentangan dengan UU yang berlaku di Indonesia,” imbuh Anang mendesak Presiden dan DPR.

Salam anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika rehabilitasi penyalah gunanya dan penjarakan pengedarnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.