Koma.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Cyber Crime Mabes Polri terkait dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di dalam sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Kami sekarang masih koordinasi kebocorannya di mana? Apakah betul di KPU? Kan belum tentu juga ini. Apakah betul di Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)? Itu juga harus kita cek,” kata Bagja di Jakarta, Kamis (8/12/2023).
Bawaslu RI mendorong KPU RI untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai dugaan kebocoran DPT tersebut. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data mereka, sehingga tidak disalahgunakan secara ilegal.
“Kita tunggu, saya yakin teman-teman KPU harus cepat ya karena kalau nanti jadi blunder ke mana-mana,” ujarnya.
Bagja menegaskan bahwa terdapat dua lembaga yang memiliki data NIK setiap penduduk secara lengkap dan diduga mengalami kebocoran data.
“Karena NIK ini kami harus jelaskan juga dulu 2019 ditutup enam digit, kalau kemudian kebocoran NIK-nya full, berarti data itu hanya ada di dua lembaga, mungkin hanya dua perkiraan kami. Hanya ada dua lembaga yang punya NIK full, namanya Komisi Pemilihan Umum dan satu lagi Ditjen (Direktorat Jenderal) Dukcapil,” paparnya.
