Koma.id– Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengkritik usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) netralitas Polri dalam Pemilu 2024. Ia menyebutnya tidak masuk akal dan terasa aneh. Selanjutnya, ide Panja netralitas untuk lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan Komnas HAM juga dianggap tidak logis, mengingat tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga tersebut sudah terdefinisi dalam kerja komisi secara menyeluruh.
“Panja netralitas KPU, panja netralitas Bawaslu, panja netralitas Komnas HAM, enggak masuk akal. Karena tupoksi kerjanya itu kan tupoksi kerja komisi secara keseluruhan,” kata Habiburokhman, Senin (20/11/2023).
Menurutnya, jika Panja tersebut benar-benar diwujudkan, hanya sebagian anggota komisi yang dapat menjadi anggota Panja. Hal ini, menurutnya, dapat menimbulkan kekhawatiran karena tidak semua anggota komisi memiliki kapasitas untuk memantau dan memastikan netralitas dalam Pemilu 2024.
Habiburokhman juga menekankan bahwa aturan terkait netralitas aparat dalam Pemilu 2024 sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Polri dan UU intelijen. Jika terdapat fakta ketidaknetralan, menurutnya, hal tersebut dapat diajukan pertanyaan dan dipertanyakan melalui mekanisme komisi yang sudah ada.
“Kalau untuk membentuk Panja itu saya pikir logika yang aneh, dan saya pikir, coba deh cek di rekan-rekan komisi III yang lain ya. Setahu saya semangat untuk membentuk Panja itu sepertinya sudah semakin menurun, enggak ada,” tambahnya.
Isu netralitas aparat dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan utama, terutama setelah Komisi I DPR setuju membentuk Panja netralitas TNI. Anggota Komisi III, Trimedya Panjaitan dari Fraksi PDIP, juga mengusulkan pembentukan Panja netralitas Polri, terinspirasi dari langkah Komisi I.
Trimedya berpendapat bahwa netralitas Polri belakangan ini sering menjadi sorotan, dan ia meminta Ketua Komisi III, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, untuk memimpin langsung Panja tersebut.
